MediaLintasSumatera

14.07

Cegah Penularan Covid-19 Klaster Ramadan, Salat Tarawih Hendaknya Tetap Patuhi Prokes

Written By MediaLintasSumatera on Minggu, 11 April 2021 | 14.07

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. (Foto : Matra/Ist)

(Matra, Jambi) – Relaksasi atau kelonggaran salat tarawih berjamah atau tatap muka di masjid – masjid yang diberlakukan Pemerintah Pusat (Kementerian Agama) pada bulan suci Ramadan (Puasa) 1442 Hijriyah (H) berpotensi memunculkan penularan Covid-19 klaster Ramadan. Untuk itu pelaksanaan salat tarawih berjemaah di masji-masjid selama bulan Ramadan hendaknya tetap mematuhi protokol kesehatan, khususnya 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy di Jakarta, Minggu (11/4/2021) di Jakarta menjelaskan, pelaksanaan salat tarawih secara tatap muka di masjid atau di tempat lain pada bulan Ramadan yang dimulai Selasa (13/4/2021) memiliki beberapa aturan agar tidak sampai memunculkan penularan Covid-19.

Aturan tersebut, yakni harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat, peserta salat tarawih terbatas hanya pada komunitasnya (lingkungan masjid/kelompok masyarakat sekitar atau tertentu). Jemaah dari luar lingkup komunitas tidak diperbolehkan mengikuti tarawih di komunitas lain.

“Jadi salat tarawih berjamaah hanya bisa diikuti jemaah yang sudah saling kenal dan selama ini sudah merupakan bagian dari anggota mereka. Sedangkan jemaah dari luar tidak diizinkan mengikuti salat tarawih di luar komunitas atau kelompoknya,”ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, pelaksanaan salat tarawih berjemaah di masjid atau di tempat bersama lainnya diupayakan sesederhana mungkin dan waktunya tidak terlalu lama. Pembatasan keramaian dan waktu salat tarawih ini penting karena masih dalam kondisi darurat (pandemi Covid-19).

"Pada prinsipnya, khusus untuk kegiatan ibadah selama Ramadhan dan yakni tarawih pada dasarnya diperkenankan atau diperbolehkan. Namun protokol kesehatan mesti tetap dipatuihi,"katanya.

Selain salat tarawiu, lanjut Muhadjir Effendy, ibadah salat Idul Fitri (Lebaran) 1442 H juga boleh dilaksanakan secara berjemaah di masjid, lapangan dan tempat lainnya di luar rumah. Tetapi sama halnya dengan salat tarawih, salat Idul Fitri berjamaah juga memiliki aturan – aturan tertentu.

“Pada salat Idul Fitri berjamaah nanti, jemaah yang hadir tetap dilarang dari luar komunitas. Jemaahnya harus bersifat komunitas, saking kenal. Salat Idul Fitri berjamaah juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Selain itu, jemaah juga harur menghindari potensi kerumunan saat berangkat menuju lokasi salat dan pulang salat Idul Fitri,”paparnya.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla (tengah) dan Pengurus DMI. (Foto : Matra/HumasDMI).

“Warning” DPR

Sementara itu kalangan DPR RI memberikan warning (peringatan) terjadinya penularan Covid-19 terkait relaksasi ibadah salat tarawih Ramadan dan Idul Fitri 1442 H. Menurut Ketua Komisi VIII (bidang kesejahteraan rakyat) DPR RI, Yandri Susanto mengatakan protokol kesehatan harus dilaksanakan secara ketat pada setiap pelaksanaan salat tarawih berjemaah di masjid atau tempat lain maupun salat berjamaah pada Idul Fitri.

“Kami mendukung kebijaksanaan pemerintah mengenai kelonggaran ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1441 H/2021 ini. Namun semua kegiatan ibadah berjamaah di tengah pandemi harus tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat,"katanya.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq juga mengatakan, pemerintah tetap mengawasi pelaksanaan salat tarawih berjamaah di masjid dan tempat lain. Selain itu pemerintah juga perlu memperhatikan fasilitas kebersihan dan kesehatan di mesjid, khususnya ketersediaan hand sanitizer (cairan pembersih tangan) dan masker terhadap pihak pengelola masjid.

"Selain pemerintah juga perlu menyediakan obat-obatan dan juga makanan yang bergizi untuk para pengelola masjid dan warga masyarakat kurang mampu. Dengan demikian Ramadhan betul-betul menjadi sarana penyembuhan bangsa ini dari Covid-19,"katanya.

Surat Edaran

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Surat Edaran (SE) Kemenag Nomor 03 Tahun 2021 terkait Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 H (2021). SE yang ditandatangani Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengatur panduan ibadah selama Ramadan dan Idul Fitri.

Berdasarkan SE Kemenag tersebut, waktu kegiatan ceramah, pengajian hingga tausiah selama Ramadhan dibatasi maksimal 15 menit. Kemudian pengajian atau ceramah atau tausiah atau kultum Ramadan dan kuliah subuh juga dibatasi paling lama 15 menit.

Mencegak membludaknya jumlah jemaah yang melakukan salat berjamaah di masjid, SE Kemenag tersebut membatasi kapasitas masjid dan tempat ibadah lain untuk pelaksanaan shalat tarawih berjamaah hanya 50 % dari kapasitas masjid. Kemudian setiap umat yang datang ke masjid harus menerapkan protokol kesehatan dan membawa peralatan salat pribadi.

Sesuai SE Kemenag mengenai Ramadan dan Idul Fitri tersebut, pengurus dan pengelola masjid juga kami minta memastikan penerapan protokol kesehatan. Di antaranya menyemprotkan melakukan disinfektan secara teratur di lingkungan mesjia, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid atau musala, menggunakan masker dan menjaga jarak aman.

Secara terpisah, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla mendukung kebijakan pemerintah mengenai relaksasi (kelonggaran) pelaksanaan salat tarawih berjamaah selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1442 H. Namun demikian, mantan Wakil Presiden RI tersebut tetap mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan secara ketat selama Ramadan dan Idul Fitri.

“Kami bersyurukur, pemerintah mengizinkan salat tarawih berjamaah di masjid selama Ramadan dan salat berjamaam pada perayaan Idul Fitri tahun ini. Namun seluruh kegiatan ibadah berjamaah tersebut harus tetap mematuhi protokol kesehatan agar tidak sampai memunculkan penularan Covid-19,”katanya.

Menurut Jusuf Kalla, selain pelaksanaan protokol kesehatan ketat, pengawasan terhadap kebersihan masjid juga perlu ditingkatkan. Hal itu penting menjaga kesehatan bersama di masjid. Karena itu para penjaga masjid atau marbot harus bisa memastikan dan mengawasi pelaksanaan ibadah salat tarawih dan salat Idul Fitri dengan mematuhi protokol kesehatan. (Matra/AdeSM/BerbagaiSumber)

09.35

Jiwa Bela Negara Dengan Cara Humanis Semakin Dubutuhkan Menghadapi Potensi Disintegrasi Bangsa di Era Pandemi Covid-19

Wabiner I FKBNI "Bela Negara dengan Cara Humanis"

Prof Dr Jon Pieter Sinaga Mkes .(Istimewa/Matra)

(Matra, Medan) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunitas Bela Nusantara Indonesia (FKBNI) Prof Dr Jon Pieter Sinaga MKes mengatakan, sifat – sifat bernuansa alien (asing) yang bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia sesuai Pancasila sebagai ideologi negara sering muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia belakangan ini.

"Sifat -sifat alien tersebut ditandai dengan merebaknya diskriminisasi, intoleransi, radikalisme dan sejenisnya yang tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara. Dampak sifat-sifat terasing tersebut antara lain meningkatnya gangguan keamanan dan ancaman keutuhan berbangsa. Kemudian tantangan maupun hambatan dalam membangun keutuhan bangsa belakangan ini juga meningkat akibat sifat alien (terasing) tersebut,"”kata Prof Dr Jon Pieter Sinaga MKes dalam acara Webinar I Zoom yang dilaksanakan pada Sabtu (10/4/2021).

Menurut Prof Dr Jon Pieter Sinaga Mkes, berbagai masalah kehidupan yang ditimbulkan sifat-sifat alien masyarakat itu bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Kondisi demikian bisa menjadi pintu gerbang masuknya budaya asing maupun intervensi negara-negara asing.

"Hal itu dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat adanya kelompok masyarakat yang memusuhi bangsanya sendiri. Untuk itu menghadapi ancaman disintegrasi bangsa itu sangat diperlukan jiwa Bela Negara dengan cara Humanis,”katanya.

Wabiner Zoom ini diprakarsai Prof Dr Jon Piter Sinaga yang juga pendiri sekaligu Ketua Umum FKBNI. Wabiner I yang berlangsung sukses ini dihadiri peserta 501 orang yang terdiri dari IAKMI 143 orang, Umum 341 orang, IDI 4 orang, Mahasiswa 10 orang, S1 272 orang, S2 65 orang, S3 9 orang, D3 5 orang, SLTP/SLTA 131 orang. Wabiner ini disiarkan langsung di Channel YouTube “ Mohammad Ungang” dengan Judul Serial diskusi FKBNI #1.

“Acara webinar ini diselenggarakan oleh Forum Komunitas Bela Nusantara Indonesia (FKBNI) yang dasar hukumnya telah sesuai dengan perundang undangan negara Republik Indonesia. Sebuah pembelajaran perubahan perilaku sosial dalam Program Bela Negara Humanis dengan issu strategis terintegrasi pada; Gerakan Humanisme Nusantara (GHN) ; Gerakan Sadar Hukum & HAM (GSN) ; Gerakan Desa Sehat Nusantara (GDSN) ; dan Gerakan Sahabat Pohon Nusantara (GSPN),” kata Prof. Dr. Jon Piter Sinaga.

Menurutnya, Bela Negara dengan cara Humanis adalah suatu bentuk refleksi diri sebagai subyek sekaligus menjadi obyek dengan memandang secara bebas untuk mengelola potensi kehidupan dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas hidup orang lain.

Melalui sentuhan sosial sebagai sikap dan tindak nyata untuk dapat saling menghidupi, saling melindungi, dan saling menghormati dengan mengedepankan nilai-nilai harkat dan martabat kemanusian seutuhnya, tercermin pada ras atau etnis, suku, agama, dan budaya bangsa Indonesia maupun golongan yang ditujukan untuk ketahanan dan pertahanan negara.

“Maksud dan Tujuan. Maksud mengkaji dan membangun integrasi sosial dari semua tingkatan organisasi sosial bangsa Indonesia yang dimulai dari pembelajaran keluarga sebagai organisasi sosial terkecil, dan organisasi sosial budaya atas perbedaan Suku-Agama-Ras/Etnis-antargolongan maupun organisasi profesi dan Tujuan sebagai ketahanan dan pertahanan Negara,” terang Prof Dr Jon Piter Sinaga.

Disebutkan, sasaran komunitas dari setiap tingkatan sosial dan daerah/wilayah yang termarginalkan atau terisolasi dari jangkaun pembangunan terutama akibat dari gelombang kehidupan trend globalisasi.

“Outputnya, mendarmabaktikan dirinya untuk Bela Negara secara Humanis (UU No.9/2009) yang tertuang dalam sebuah lembaran negara. Sedangkan Outcomenya Pembelajaran Bela Negara Humanis dapat dijadikan salah satu syarat peningkatan jenjang karier, jabatan dalam berbagai pelayanan publik dan pada bentuk lainya,” tambah Prof Dr Jon Piter Sinaga.

“Terima Kasih kepada Presiden RI KE-7 Bapak Ir. H. Joko Widodo, yang telah berjuang dan berbakti pembangunan dari Daerah Pedesaan, dan kami berharap kiranya berkenan menjadikan Bela Negara Humanis menjadi sebuah Lembaran Negara dengan memperhatikan setiap orang yang mendarmabaktikan dirinya untuk Program Forum Komunitas Bela Nusantara Indonesia (FKBNI). Semoga Tuhan menolong dan memudahkan dan saya membuka acara wibinar ini dengan mengucapkan “Sekali Merdeka Tetap Merdeka, Sekali Humanis Tetap Humanis. Terima Kasih,” pungkas Prof Dr Jon Piter Sinaga.

Wabiner dengan Tema "Bela Negara Humanis di era Covid 19 Kesadaran Berbangsa dan Bernegara" berlangsung sejak Pukul Pukul 16.00 WIB hingga selesai.

Keynote Speaker pada Wabiner I (FKBNI) adalah Brigjen TNI Rufbin Marpaung, SIP,MM (KEMENPOLHUKAM RI). Sedangkan pembicara adalah 1. Radiapoh Hasiholan Sinaga, SH (Tokoh Nasional Masyarakat Simangulun-Bupati Simalungun), 2. Prof. Dr. Zulkarnaen Lubis (Guru Besar Universitas Medan Area), 3. Destanul Aulia, SKM, MBA, MEc Ph.D (Ketua IAKMI SUMUT) dan 4. Hasan (Tjoa Tju San).

“Salam Humanis, Selamat Pagi dan Selamat hari Minggu. Sertifikat Kerjasama FKBNI dengan Kemenpolhukam RI bagi semua peserta sudah diterima dari email masing-masing dan Sertifikat kerjasama FKBNI dengan IAKMI menunggu sementara perbaikan data. Serta saya selaku inisiator program ini minta maaf bagi saudara saudaraku yang belum dapat menjadi peserta karena alasan kuota 500 orang yang masih kita sediakan harap maklum mari kita tunggu Webinar Seri II Issu Strategis BELA NEGARA HUMANIS Salam Humanis,” ujar Prof. Dr. Jon Piter Sinaga. (Matra/Asenk Lee Saragih)

15.28

Larangan Mudik Lebaran 2021, Bus dan Pesawat Tidak Boleh Mengangkut Pemudik

Written By MediaLintasSumatera on Jumat, 09 April 2021 | 15.28

Para pemudik di loket bus PT RAPI jurusan Kota Jambi - Medan, Sumatera, di Simpang Rimbo, Kota Jambi, Desember 2019. (Foto : Matra/AdeSM)

(Matra, Jambi) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membatasi pengoperasian seluruh moda transportasi, baik transportasi darat, laut maupun udara. Pembatasan operasional transportasi darat, laut dan udara tersebut dilakukan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat mengenai larangan mudik Lebaran (IdulFitri) 2442 Hijriyah (H) Mei nanti. Larangan mudik Lebaran tahun ini diberlakukan mencegah lonjakan kasus Covid-19.

Juru Bicara Kementerian Pehubungan, Adita Irawati di Jakarta, Jumat (9/4/2021) mengatakan, Menteri Perhubungan (Menhub) telah merumuskan pengendalian kegiatan transportasi terkait larangan mudik dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Masa Idul Fitri 1442 H.

“Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian semua moda transportasi, baik darat, laut, udara dan perkereta-apian mulai 6 - 17 Mei 2021. Selama larangan mudik Lebaran berlaku, seluruh kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil), kereta api, kapal laut dan pesawat tidak diperbolehkan mengangkut pemudik,"katanya.

Menurut Adita Irawati, pembatasan pengoperasian seluruh moda transportasi terkait larangan mudik Lebaran pada Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2021 tersebut memiliki sejumlah pengecualian. Larangan pengoperasian angkutan mudik dalam suatu wilayah yang terpusat (aglomerasi) tidak diberlakukan selama larangan mudik Lebaran berlaku.

“Pengoperasian moda transportasi untuk bepergian selama Lebaran dalam suatu wilayah tertentu seperti di Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo di Sumatera Utara (Sumut) atau di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetaek) yang masuk satu aglomerasi tetap diperbolehkan selama Lebaran,”katanya.

Kendalikan Covid-19

Sementara itu Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendy di Jakarta baru-baru ini mengatakan, Pemerintah Pusat sudah menetapkan larangan mudik Lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021. Pemerintah Pusat mengumumkan larangan mudik untuk menghindari lonjakan kasus Covid-19 akibat mobilitas masyarakat yang terjadi saat mudik.

Dijelaskan, larangan mudik Lebaran tahun ini diberlakukan selama 12 hari, mulai 6 - 17 Mei 2021. Selama pemberlakuan larangan mudik Lebaran tersebut, warga masyarakat diimbau tidak melakukan pergerakan atau aktivitas kegiatan dari satu daerah ke daerah lain yang berpotensi meningkatkan kasus Covid-19.

Menurut Muhadjir Effendy, larangan mudik Lebaran tersebut tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai badan usaha milik negara (BUMN) serta anggota TNI dan Polri. Larangan mudik Lebaran juga belaku bagi pegawai swasta dan masyarakat.

“Penetapan ini demi memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Kendati mudik Lebaran dilarang, cuti bersama Idul Fitri tetap diberlakukan pada Rabu (12/5/2021),”ujarnya.

Muhadjir Effendy lebih lanjut mengatakan, selama larangan mudik Lebaran berlaku, seluruh warga masyarakat tidak diperbolehkan berpergian dari suatu daerah ke daerah lain untuk mudik. Warga masyarakat hanya diperbolehkan bepergian dari satu daeah ke daerah lain hanya jika ada keperluan yang sangat mendesak.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. (Foto : Matra/Ist)

Secara terpisah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, baru-baru ini menjelaskan, pihaknya akan mengurangi layanan kereta api terkait kebijakan larangan mudik Lebaran 2021. Kereta api yang dioperasikan selama berlakunya larangan mudik Lebaran hanya kereta api luar biasa.

Terkait pengawasan transportasi dara selama larangan mudik Lebaran, Budi Karya Sumadi mengatakan, Kemenhub akan berkoordinasi dengan jajaan Kordinator Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Satuan gabungan Kemenhub, Korlantas Polri dan dinas instansi terkait akan melakukan penjagaan arus lalu lintas di titik-titik tertentu.

“Penyekatan transportasi darat selama larangan mudik Lebaran berlaku akan dilaksanakan di sekitar 300 lokasi. Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kami akan tegas melarang mudik dan kami juga mengimbau warga masyarakat yang berniat mudik agar tinggal di rumah saja,”katanya.

Dijelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kemenhub harus melihat peningkatan kasus Covid-19 setiap haru libur 2020. Pada Januari 2021, setelah mudik Natal, kenaikan kasus Covid-19 mengalami angka tertinggi selama pandemi. Kemudian jumlah kematian tenaga kesehatan pada kurun waktu yang sama mencapai lebih 100 orang.

Kemudian, lanjutnya, lonjakan kasus aktif secara drastis terjadi pada Januari-Februari 2021. Selain itu banyak warga masyarakat lanjut usia (lansia) yang berisiko tinggi terpapar Covid-19 dan harus dilindungi. Melalui pembatasan mobilitas masyarakat, potensi penularan Covid-19 terhadap lansia bisa dicegah.

“Saat ini juga negara-negara maju seperti Amerika Serikat, India dan beberapa negara Eropa sedang mengalami kenaikan kasus Covid-19 secara signifikan. Karena itulah Pemerintah Pusat melarang mudik Lebaran tahun ini,"katanya. (Matra/AdeSM/BerbagaiSumber)

14.42

Gereja Perlu Lakukan Gerakan Cinta Kasih Membantu Korban Banjir di NTT

Written By MediaLintasSumatera on Kamis, 08 April 2021 | 14.42

Praeses (Pimpinan Wilayah) Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Distrik VII (Jakarta, Jawa, Kalimantan dan Bali), Pdt John Ricky R Purba, MTh. (Foto:Matra/AdeSM)

(Matra, Jambi) - Gereja-gereja di Indonesia perlu segera melakukan gerakan cinta kasis untuk meringankan beban para korban bencana banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Gereja hendaknya bergerak cepat menghimpun atau menggalang bantuan karena korban bencana banjir bandang di NTT masih banyakyang tinggal di pengungsian.

Hal tersebut disampaikan Praeses (Pimpinan Wilayah) Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Distrik VII (Jawa, Kalimantan dan Bali), Pdt John Ricky R Purba, MTh ketika dihubungi medialintassumatera.com (Matra) di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Menurut Pdt John Ricky R Purba, MTh, bantuan Gereja-gereja untuk korban bencana banjir bandang di NTT penting karena dampak banjir bandang tersebut cukup parah dan penangannya tampak masih sulit. Selain itu, Gereja-gereja di Indonesia juga perlu segera mengusahakan bantuan untuk korban banjir bandang di NTT karena sebagian besar korban banjir merupakan saudara seiman yang juga menjadi bagian dari anggota gereja Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

“Gereja-gereja di Indonesia, termasuk GKPS perlu bergerak cepat mengusahakan bantuan kepada para korban banjir bandang di NTT. Bantuan yang mungkin sangat dibutuhkan para korban banjir, yaitu selimut dan pakaian. Bantuan itu penting karena korban banjir masih banyak di pengungsian. Kalau bantuan kebutuhan pokok dan obat-obatan mungkin sudah banyak diberikan pemerintah,”ujarnya.

Menurut Pdt John Ricky R Purba, MTh, Pimpinan Synode GKPS di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut) perlu segera mengusahakan bantuan dana dari seluruh jemaat GKPS di Indonesia. Pengumpulan bantuan dana tersebut dapat dilakukan dengan membuat “Kantong Kasih” GKPS untuk Korban Bencana NTT.

Pdt John Ricky R Purba, MTh mengatakan, Pimpinan Synode GKPS perlu segera membuat imbauan kepada seluruh jemaatGKPS agar menggalang/menghimpun dana bantuan untuk korban bencana banjir bandang di NTT. Surat imbauan tersebut perlu segera dikirimkan agar setiap jemaatGKPS dapat melakukan penggalangan dana bantuan korban bencana banjir NTT mulai Minggu (11/4/2021).

“Bila seluruh jemaat GKPS di Indonesia mampu menghimpun bantuan sekalipersembahan saja dalam sekali ibadah atau kebaktian, hasilnya tentunya cukup lumayan. Saat ini GKPS di Indonesia memiliki sekitar 633 jemaat dengan 227.690 jiwa (59.713 kepala keluarga). Jika keluarga GKPS memberikan sumbangan, hal tersebut tentunya bisa meringankan beban korban bencana banjir di NTT,”paparnya.

Selain itu, lanjut Pdt John Ricky R Purba, MTh, Ketua PGI Pusat, Pdt Dr Gomar Gultom, MTh juga perlu mengerahkan seluruh Gereja anggota PGI menghimpun bantuan untuk korban bencana banjir bandang di NTT. Bantuan tersebut tentunya perlu sebagai wujud nyata kasih umat Kristen di Indonesia terhadap saudara-saudara seiman, sebangsa dan se tanah air di NTT.

Dikatakan, jumlah Synode Gereja anggota PGI di Indonesia cukup banyak, yakni 89 gereja. Jika seluruh Gereja anggota PGI di Indonesia mengumpulkan bantuan, hasilnya juga akan sangat berarti bagi korban bencana banjir bandang di NTT. Karena itu seluruh pimpinan synode gereja anggota PGI hendaknya bergerak cepat menggalang bantuan untuk korban bencana banjir bandang di NTT.

“Gereja perlu segera melakukan gerakan cinta kasih untuk korban bencana banjir bandang di NTT. Gerakan ini memang kecil, tetapi makan cinta kasihnya sangat besar. Mari kita tunjukkan Gereja pembawa berkat dan peduli bagi sesama,”katanya.

Sementara itu seperti diberitakan, bencana banjir bandang yang menerjang Kota Kupang dan tujuh kabupaten di Provinsi NTT menimbulkan dampak yang cukup besar. Berdasarkan keterangan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati di Jakarta, Rabu (7/4/2021), total korban tewas akibat banjir bandang yang ditemukan di enam kabupaten di Provinsi NTT sejak Minggu – Rabu (1 – 7/4/2021) mencapai 138 orang.

Sedangkan korban banjir bandang di daerah itu yang dinyatakan hilang dan tetap dalam pencarian sebanyak 61 orang. Kemudian jumlah warga yang masih mengungsi akibat banjir bandang di NTT hingga Rabu (7/4/2021) mencapai 8.424 orang. Korban meninggal, hilang dan mengungsi tersebut tersebar di beberapa kabupaten dan satu kota.

Menurut Raditya Jati, jumlah korban banjir bandang yang meninggal dunia di Flores Timur hingga Rabu sudah mencapai 67 orang, Kabupaten Lembata (32 orang), Alor (25 orang), Malaka (lima orang), Sabu Raijua (dua orang), Ende, Ngada dan Kota Kupang masing-masing satu orang. Sedangkan 61 orang korban banjir bandang NTT yang dinyatakan hilang tersebar di Kabupaten Lembata sebanyak 35 orang, Alor (25 orang) dan Flores Timur (enam orang). (Matra/AdeSM)

14.08

Bencana Banjir Bandang NTT, Duka Paskah di Bumi Flobamora

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI, Doni Monardo (kanan) meninjau lokasi bencana banjir bandang di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa, 6 April 2021. (Foto: BNPB)

(Matra, Jambi) - Suka cita warga masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyambut hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau Paskah, Minggu (4/4/2021) benar-benar berubah menjadi duka nestapa. Di saat warga masyarakat bersiap menyambut Paskah, banjir bandang tanpa disangka tiba-tiba menerjang daerah mereka Minggu dini hari.

“Bencana banjir bandang yang melanda NTT ini memang memilukan. Ribuan rumah di enam kabupaten di NTT hanyut tersapu banjir. Atap rumah orang banyak berpindah menjadi atap rumah orang lain akibat tersapu banjir. Selain itu berbagai fasilitas umum juga rusak berat diterjang banjir. Kemudian ratusan warga NTT tewas, puluhan masih hilang dan ribuan warga mengungsi,”kata warga Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Yos Kelen melalu pesan WhatsApp (WA) kepada medialintassumatera.com (Matra), Kamis (8/4/2021).

Rasa pilu akibat banjir bandang yang dirasakan masyarakat Bumi Flobamora (Flores, Sumba, Timor dan Alor) tersebut tentunya juga bisa dirasakan warga masyarakat Indonesia bila melihat betapa parahnya dampak banjir bandang yang melanda NTT. Berdasakan keterangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Doni Monardo melalui Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati di Jakarta, Rabu (7/4/2021), total korban tewas akibat banjir bandang yang ditemukan di enam kabupaten di Provinsi NTT sejak Minggu – Rabu (1 – 7/4/2021) mencapai 138 orang.

Sedangkan korban banjir bandang di daerah itu yang dinyatakan hilang dan tetap dalam pencarian sebanyak 61 orang. Kemudian jumlah warga yang masih mengungsi akibat banjir bandang di NTT hingga Rabu (7/4/2021) mencapai 8.424 orang. Korban meninggal, hilang dan mengungsi tersebut tersebar di beberapa kabupaten dan satu kota.

Menurut Doni Monardo, jumlah korban banjir bandang yang meninggal dunia di Flores Timur hingga Rabu sudah mencapai 67 orang, Kabupaten Lembata (32 orang), Alor (25 orang), Malaka (lima orang), Sabu Raijua (dua orang), Ende, Ngada dan Kota Kupang masing-masing satu orang. Sedangkan 61 orang korban banjir bandang NTT yang dinyatakan hilang tersebar di Kabupaten Lembata sebanyak 35 orang, Alor (25 orang) dan Flores Timur (enam orang).

“Total korban meninggal akibat banjir bandang di NTT yang sudah berhasilditemukan sebanyak 138 orang. Sedangkan korban banjir bandang yang hilang dan masih dalam pencarian sebanyak 61 orang,”katanya.

Heli AS-365 milik BNPB dikerahkan melakukan penanganan darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). (Foto : KedeputianBidang Penanganan Darurat BNPB).

Fokus Utama

Doni Monardo mengatakan, Tim BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Provinsi NTT didukung jajaran TNI/Polri dan para relawan masih terus melakukan penanganan bencana banjir bandang di NTT. Penanganan banjir tersebut tidak hanya pencarian korban hilang, tetapi juga penanganan pengungsi, khususnya penyediaan bantuan rumah hunian sementara (huntara), bantuan kebutuhan pangan, sandang, obat-obatan, tenaga kesehatan dan bantuan lainnya.

Dijelaskan, para pengungsi korban banjir bandang di NTT yang perlu mendapatkan bantuan mencapai 8.424 orang (2.019 kepala keluarga/KK). Para pengungsi korban bencana banjir bandang di daerah tersebut tersebar di Kabupaten Sumba Timur sekitar 7.212 orang (1.803 KK), Lembata 958 orang, Rote Ndao 672 orang (153 KK), Sumba Barat sebanyak 284 orang (63 KK) dan Flores Timur 256 orang.

Menurut Doni Monardo, fokus utama penanganan bencana bandang di NTT saat ini yaitu melakukan evakuasi dan penyelamatan korban. Alat berat dan anjing pelacak sudah diterjunkan ke lokasi bencana melakukan percepatan pencarian korban yang masih hilang.

Selain itu, lanjutnya, BNPB juga sudah mengirimkan bantuan logistik dan non logistik ke beberapa titik lokasi terdampak banjir. Penggunaan helikopter cukup efektif melakukan evakuasi darurat serta mengirimkan tenaga kesehatan ke daerah yang terisolir.

Dijelaskan, untuk evakuasi korban melalui udara, BNPB sudah mendatangkan empat unit helikopter ke NTT. Dua unit helikopter tersebut dikerahkan ke Maumere, satu unit ke Kota Kupang dan satu unit lagi di Sumba. Dua unit lagi helikopter akan diusahakan sampai di NTT, Kamis (8/4/2021).

Enam helikopter yang dikerahkan ke NTT, yakni Heli MI-8 dengan daya angkut delapan ton yang direposisi (dialihkan) dari Kalimantan Barat dan Heli Kamov 32 A dengan daya angkut lima ton yang direposisi dari Riau. Kemudian Heli EC-115 berkapasitas 12 tempat duduk, Heli AW 199 berkapasitas 7 tempat duduk, Heli jenis Bell 412EP dengan kapasitas 12 tempat duduk dan Heli AS-365 kapasitas 11 tempat duduk.

“Helikopter tersebut akan difungsikan mendistribusikan logistik dan peralatan di lokasi yang terisolir pasca terputusnya akses akibat longsor maupun akses penyeberangan laut yang tidak memungkinkan akibat gelombang tinggi. Selain itu, helikopter tersebut juga difungsikan guna mengakomodir para warga yang membutuhkan pertolongan darurat terutama kelompok rentan, sekaligus untuk mengangkut tim medis yang ditugaskan di posko penanganan darura,”katanya.

Doni Monardo mengatakan, kendala yang dialami tim penyelamat menemukan jenazah di sejumlah daerah, terutama di Lembata dan Alor, antara lain kesulitan untuk mobilisasi alat berat eskavator serta damtruck untuk mengangkut batu yang ukurannya sangat besar. Selain itu terkendala cuaca yang belum bersahabat.

“Cuaca belum begitu bagus, sehingga sejumlah kapal yang mengangkut alat berat ini tidak bisa berlayar. Mudah-mudahan cuaca malam ini semakin baik sehingga alat berat bisa dikirim dari Larantuka ke Pulau Adonara,”ujarnya.

Banjir bandang yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (4/42021) membuat banyak jembatan putus. Untuk menghubungkan beberapa desa yang dilanda banjir mengandalkan jembatan darurat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo (kiri depan) menyeberangi jembatan darurat di Desa Taramana, Kepulauan Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (7/4/2021). (Foto: Komunikasi Kebencanaan BNPB/Apri Setiawan).

Masih Terputus

Dikatakan, berdasarkan laporan dari Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB wilayah yang masih belum dapat diakses sepenuhnya meliputi Kabupaten Malaka, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Adapun akses darat menuju wilayah Kabupaten Malaka masih terputus akibat longsor. Kemudian Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata juga belum sepenuhnya dapat diakses mengingat gelombang laut masih tinggi sehingga harus menggunakan moda transportasi udara.

“Tim di lapangan juga melaporkan bahwa kondisi Kota Kupang saat ini listrik belum sepenuhnya pulih dan sinyal jaringan telekomunikasi selular juga masih dalam kendala. Sejumlah pohon dan tiang papan reklame dilaporkan tumbang dan sempat menutup beberapa akses jalan,”tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan, beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Kota KUpang dan kabupaten lain di NTT masih belum beroperasi karena bangunan mengalami kerusakan terdampak cuaca ekstrem sehingga menimbulkan antrean panjang. Karena itu hingga kini masih banyak warga Kota Kupang yang memilih tinggal di hotel yang menyediakan genset listrik untuk keperluan mobilitas, sehingga banyak hotel penuh di ibukota Provinsi NTT tersebut.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (4/4/2021). (Foto : BPBD Kabupaten Flores Timur).

Kerugian Besar

Doni Monardo lebih lanjut mengatakan, berdasarkan catatan BNPB, kerugian materil yang diakibatkan bencana banjir bandang dan cuaca ekstrem di NTT cukup besar. Kerugian tersebut antara lain, kerusakan sekitar 1.962 unit rumah warga. Sekitar 119 unit rumah warga rusak berat, 118 unit rumah rusak sedang dan 34 unit rumah rusak ringan. Sedangkan fasilitas umum yang rusak sebanyak 99 unit, terdiri dari 14 unit rusak berat, satu unit rusak sedang dan 84 rusak ringan.

Dijelaskan, kerusakan rumah di Kota Kupang sebanyak 667 unit (10 unit rumah rusak sedang dan 657 unit rumah rusak ringan). Kemudian di rumah warga yang rusak di Kabupaten Flores Timur sebanyak 213 unit (82 unit rumah rusak berat, 34 unit rumah rusak sedang dan 97 unit rumah rusak ringan). Fasilitas umum yang rusak berat di Flores Timur serta sebanyak delapan unit.

Sementara di Kabupaten Malaka, sekitar 1.154 unit rumah dan dan 65 fasilitas umum terdampak atau rusak ringan. Sedangkan di Kabupaten Ngada empat unit rumah rusak berat, dua unit rumah rusak sedang dan satu fasilitas umum rusak ringan.

“Untuk wilayah Kabupaten Sumba Barat, sebanyak 54 unit rumah terdampak. Di Kabupaten Sumba Timur tujuh fasilitas umum terdampak. Kemudian di Kabupaten Rote Ndao 12 unit rumah rusak berat. Di Kabupaten Alor, 21 unit rumah rusak berat, 106 unit rumah rusak sedang, enam fasilitas umum rusak berat, satu rusak sedang dan 11 rusak ringan,”ujarnya.

Menurut Doni Monardo, bencana banjir bandang yang melanda NTT merupakan imbas dua bibit siklon tropis yang berada tepat di wilayah NTT. Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur adalah satu dari banyak tempat yang terkena bencana dengan kerusakan dan korban jiwa paling parah.

“Cuaca ekstrem akibat siklon tropis Seroja masih berpotensi terjadi di kawasan NTT dalam beberapa hari ke depan,”katanya.

Disapu Banjir

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi menjelaskan, daerah yang paling parah dilanda banjir bandang di NTT, Minggu (4/4/2021) terdapat di Kota Kupang dan tujuh kabupaten. Kabupaten tersebut, Kabupaten Alor, Lembata, Flores Timur, Sumba Timur, Sumba Barat, Malaka dan Rote Ndao.

Di Kabupaten Flores Timur, sedikitnya delapan desa di empat kecamatan habis disapu banjir bandang. Kedelapan desa tersebut, Desa Nelemadike dan Nelemawangi (Kecamatan Ile Boleng). Kemudian Desa Waiburak dan Kelurahan Waiwerang (Kecamatan Adonara Timur), Desa Oyang Barang dan Pandai (Kecamatan Wotan Ulu Mado), Desa Duwanur, Waiwadan dan Daniboa (Kecamatan Adonara Barat).

Kemudian di Kabupaten Sumba Timur, banjir bandang menerjang empat kecamatan, yaitu Kecamatan Kambera, Pandawai, Karera dan Wulawujelu. Selain itu di Kota Kupang juga dilanda banjir rob, longsor, angin kencang hingga gelombang pasang.

Untuk wilayah Kabupaten Lembata banjir melanda Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur. Desa yang dilanda banjir dikecamatan tersebut, yaitu Desa Waowala, Tanjung Batu, Amakala, Jontona, Lamawolo dan Waimatan.

Distribusi Bantuan

Dijelaskan, BNPB juga memberikan bantuan dana hunian sementara sebesar Rp 500.000/KK/bulan kepada para pengungsi yang rumahnya terdampak bencana banjir bandang, tanah longsor maupun gelombang pasang di NTT. Bantuan tersebut dapat digunakan masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana di wilayah NTT.

Para pengungsi, lanjutnya dapat menyewa tempat tinggal di rumah sanak kerabatnya sehingga tidak berkumpul dan berkontak langsung dalam tenda pengungsian. Kemudian bantuan tersebut juga bisa digunakan mengantisipasi penularan Cocvi-19 di lokasi pengungsian.

"Penting bagi kita untuk memperhatikan kondisi tenda pengungsi yang sempit sehingga menjadi potensi penularan Covid-19. Untuk itu BNPB dan Pemerintah Provinsi NTT akan memberikan bantuan berupa dana hunian sementara sebesar 500 ribu rupiah per keluarga yang akan diberikan per bulan,"kata Doni Monardo yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid -19 Nasional.

Menurut Doni Monardo, BNPB telah melakukan pendistribusian logistik untuk mendukung percepatan penanganan bencana di wilayah NTT dengan beberapa tahap. Tahap pertama melalui perjalanan laut dengan Kapal Motor (KM) Antar Pulau berupa 15 paket lauk pauk, 30 paket makanan siap saji dan 30 paket makanan tambah gizi.

Kemudian bantuan 280 lembar selimut, 600 lembar sarung, 1.000 lembar masker kain, 1.000 lembar masker medis, 2.250 alat rapid test antigen yang didistribusikan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur yang ditujukan bagi korban terdampak di Desa Wayburak, Kecamatan Waywerang Adonara Timur dan Desa Nelelamadiken, Kecamatan Ileboleng Kabupaten Flores Timur.

“Kemudian kami juga pendistribusian logistik tahap dua berupa 987 paket lauk pauk, 972 paket makanan siap saji, 972 paket makanan tambah gizi, 2.720 lembar selimut dan 1.400 lembar sarung, 7.750 alat rapid test ke Desa Nelamadiken, Kecamatan Ile Boleng dan Desa Waiburak, Kelurahan Waiwerang Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur,”ujarnya.

Dikatakan, bantuan dari berbagai pihak untuk korban bencana banjir di NTT juga didistribusikan melalui udara antara lain dengan menggunakan pesawat cargo melalui bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Bandara Larantuka, Nusa Tenggara Timur dengan estimasi tiba pada hari ini, Rabu (7/4/2021) pukul 08.00 pagi waktu Larantuka.

Bantuan yang diangkut, jelasnya, merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa 100.000 buah alatpelindung diri (APD), 100.000 lembar masker bedah, 100.000 lembar masker anak, 5.000 lembar masker N95, dan 100.000 lembar masker kain. Terdapat pula bantuan dari BNPB berupa; 360 paket lauk pauk, 360 paket makanan siap saji, 360 paket makaan tambah gizi, dan 10.000 alat rapid antigen.

Sementara itu, dari Surabaya dengan menggunakan pesawat kargo dikirimkan tambahan bantuan enam set tenda keluarga serta bantuan dari Kementerian Sosial diberangkatkan menuju Kupang, NTT, Rabu (7/4/2021.

Sedangkan pengiriman bantuan melalui Bandar Udara Soekarno – Hatta, Tangerang, Banten menggunakan pesawat kargo Myindo, Rabu (7/4/2021). Bantuan yang dikirimkan antara lain bantuan BNPB berupa 295 buah kasur lipat, 5.000 lembar selimut dan 20.000 alat test antigen.

Kemudian sekitar 5.040 buah pembalut wanita, 260 paket perlengkapan bayi, 12 set tenda pengungsi, 642 paket lauk pauk, 408 paket makanan siap saji, 408 paket makanan tambah gizi, 50.000 lembar masker kain, 100.000 lembar masker medis dan 50.000 lembar kain anak.

Pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Distrik VII (Jakarta, Jawa, Kalimantan, Bali), Pdt John Ricky R Purba, MTh. (Foto : Matra/AdeSM)

Gerakan Gereja

Secara terpisah, Pendeta (Pdt) Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Distrik (Wilayah) VII (Jakarta, Jawa, Kalimantan dan Bali), Pdt John Ricky R Purba, MTh kepada medialintassumatera.com (Matra), Kamis (8/4/2021) mengatakan, Gereja-gereja di Indonesia hendaknya bergerak cepat membantu korban banjir di NTT.

“Gereja-gereja di Indonesia, termasuk GKPS perlu bergerak cepat mengusahakan bantuan kepada para korban banjir bandang di NTT. Bantuan yang mungkin sangat dibutuhkan para korban banjir, yaitu selimut dan pakaian. Bantuan itu penting karena korban banjir masih banyak di pengungsian. Kalau bantuan kebutuhan pokok dan obat-obatan mungkin sudah banyak diberikan pemerintah,”ujarnya.(Matra/AdeSM/RelBNPB)

18.34

Kabupaten Merangin Pinjam Dana Membangun Jalan, Puluhan Desa Terisolir Berhasil Dibebaskan

Written By MediaLintasSumatera on Rabu, 07 April 2021 | 18.34


Bupati Merangin, Al Haris (tengah) meninjau pembangunan jalan di Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Rabu (7/4/2021). Dana pembangunan jalan tersebut merupakan pinjaman dari pihak ketiga. (Foto : Matra/KomindoMerangin)

(Matra, Jambi) – Puluhan desa terpencil di Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi kini bebas dari keterisolasian menyusul rampungnya pembangunan puluhan kilometer jalan ke desa – desa terpencil tersebut. Saat ini ruas jalan dari Bangko, Ibukota Kabupaten Merangin menuju puluhan desa di Kecamatan Tabir Barat sudah diaspal dan transportasi pun sudah lancar.

Bupati Merangin, Al Haris ketika meninjau pembangunan jalan di Tabir Barat, Merangin, Rabu (7/4/2021) mengatakan, pembangunan puluhan kilometer Bangko – Tabir Barat yang menelan dana miliaran rupiah bersumber dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

“Pemkab Merangin meminjam dana untuk membangun jalan di Kecamatan Tabir Barat karena jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Selama ini akses ke desa – desa di Tabir Barat sulit akibat jalan rusak. Kondisi tersebut membuat harga-harga kebutuhan pokok di Tabir Barat mahal dan petani sulit menjual hasil panen ke pasar,”katanya.

Dijelaskan, seluruh pembangunan jalan di Tabir Barat, Merangin yang dananya bersumber dari pinjaman sudah rampung akhir Mei nanti. Saat ini pembangunan jalan di Kecamatan Tabir Barat tinggal penyelesaian akhir. Sebagian besar ruas jalan yang dibangun dengan dana pinjaman sudah hampir selesai dan sudah bisa dilalui kendaraan.

Menurut Al Haris, untuk mempercepat pemulihan perekonomian masyarakat yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19 di Merangin sangat dibutuhkan sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang baik dan memadai. Ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang bagus membuat para petani di Merangin semakin mudah memasarkan hasil pertaniannya ke pasar.

“Kemudahan akses pemasaran hasil pertanian tersebut akan mempercepat pemulihan ekonomi petani di desa-desa yang tersebar di berbagai pelosok Kabupaten Merangin,”ujarnya.

Dijelsakan, ketika ruas jalan ke desa-desa terpencil di Kecamatan Tabir Barat, Merangin rusak berat dan sulit dilalui kendaraan, Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah itu cukup tinggi. Harga premium misalnya sempat mencapai Rp 15.000/liter. Namun setelah ruas jalan bagus sekarang, harga BBM di Kecamatan Tabir Barat sudah turun menjadi Rp 9.000/liter.

"Harga BBM turun karena biaya transportasi BBM ke kecamatan tersebut lebih murah berkat jalan yang sudah bagus,”katanya.

Menurut Al Haris, membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang bagus di daerah itu bukan pekerjaan mudah dan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Pembanunan jalan ke kecamatan-kecamatan dan desa di Merangin sulit karena anggaran dana yang terbatas, wilayah luas, topografi daerah berbukit-bukit dan penuh sungai.

Dikatakan, Kabupaten Merangin mempunyai wilayah terluas dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi. Karena itu anggaran pembangunan jalan juga perlu besar untuk membangun ruas jalan yang cukup panjang. Pemkab Merangin tidak mampu membiayai pembangunan jalan yang panjang tersebut akibat dana terbatas.

‘’Atas izin Dewan, Pemkab Merangin meminjam dana ke PT SMI untuk membiayai pembangunan jalan tersebut. Alhamdulillah akhir Mei 2021 ini, semua pembangunan jalan yang bersumber dari dana pinjaman SMI rampung semua,’’ujarnya.

Sementara itu pada Februari lalu, Al Haris sudah meresmikan meresmikan sebanyak 17 proyek fisik yang dibangun tahun 2018-2020. Seluruh proyek fisik, termasuk proyek pembangunan jalan ke desa-desa di daerah itu dibangun menggunakan dana dana APBD Merangin.

Dijelaskan, proyek fisik yang diresmikan tersebut antara lain, jalan Simpang Dusun Tuo – Tanjung Burgo dan jembatan Sungai Pangi Desa Muara Pangi, jembatan dan ruas jalan Talang Paruh Desa Talang Paruh, Kecamatan Lembah Masurai. Kemudian ada juga pembangunan Tugu Pedang Sarko kawasan Ujung Tanjung Muaro Masumai Kecamatan Bangko dan bangunan pemukiman Suku Anak Dalam (SAD) Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang.

“Setelah jalan ke desa-desa di Merangin dibangun medio 2018 – 2020, harga semen di desa-desa di Merangin saat ini sudah normal Rp 70.000/sak. Ketika jalan masih rusak, harga semen di desa-desa di Merangin menembus angka Rp 120.000/sak. Jadi pembangunan jalan di Merangin sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”katanya. (Matra/AdeSM)

13.26

Luhut Panjaitan Kepada Elviana, Lanjutkan Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dan Hentikan Penguasaan Hutan

Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi saat melakukan “Small room meeting” dengan Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Rabu (7/4/2021).(Istimewa/Matra)

(Matra, Jambi)-Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan dua pesan penting kepada Senator Elviana untuk Pemerintah Provinsi Jambi. Pesan penting ini yakni soal kelanjutan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung di Sungai Itik, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pesan kedua yakni penghentian penguasaan hutan secara berlebihan oleh pengusaha.

Hal itu diungkapkan Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi saat melakukan “Small room meeting” dengan Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Rabu (7/4/2021).

“Mewakili senator Sumatera menyampaikan aspirasi daerah. Dua hal yang beliau komit tindak lanjut untuk Provinsi Jambi. Pertama menuntaskan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang selama ini sudah banyak menyedot APBN namun tidak tuntas-tuntas juga. Sehingga hasil tambang, perkebunan dari Provinsi Jambi tidak perlu lagi diangkut ke Teluk Bayur dan bisa megurangi beban yang mempercepat rusaknya jalan lintas Sumatera Jambi ke Padang, Sumbar,” kata Elviana.

“Kemudian pesan kedua dari Pak Luhut Binsar Panjaitan adalah penghentian penguasaan hutan yang berlebihan oleh pengusaha. Yang selama ini menyebabkan rakyat Sumatera termasuk Jambi hanya jadi penonton, tidak memiliki lahan untuk usaha kebun,” tambah Elviana.

Kata Elviana, sebagai menteri coordinator yang berasal dari Sumatera, Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias dan respon menanggapi persoalan Sumatera dalam mempercepat pembangunan.

Dapat Terialisasi

Sementara Anggota Komisi V DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hasan Basri Agus (HBA) baru-baru ini mengatakan, dirinya berharap beberapa program infrastruktur pemerintah seperti pelabuhan, jalan, proyek strategis lainnya yang ada di Provinsi Jambi segera dapat terealisasi.

Pasalnya saat ini masyarakat Jambi sudah sangat membutuhkan infrastruktur tersebut sebagai akses kegiatan masyarakat.

“Kita berharap proyek-proyek strategis di Jambi dapat segera selesai. Utamanya terhadap proyek-proyek yang sangat dimungkinkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat kita, masyarakat Jambi, seperti Pelabuhan Ujung Jabung yang diharapkan segera terealisasi,” kata HBA.

Disebutkan, masyarakat Jambi sudah sangat membutuhkan akses pelabuhan. Selama ini untuk mengeluarkan hasil produksi dari Provinsi Jambi, masyarakat harus melewati provinsi lain.

“Ada dari Dumai, ada lewat ke Teluk Bayur. Malah ada sampai ke Belawan seperti misalnya hasil batu bara, sawit, karet dan sebagainya. Kita harapkan ini semua mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” katanya.

Kata HBA, dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan telah berdampak pada program-program pembangunan infrastruktur, seperti adanya hambatan dukungan anggaran. Dia juga berharap pandemi ini segera berakhir dan program-program yang telah direncanakan bisa kembali berjalan.

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah pusat terhadap perkembangan di Provinsi Jambi. Terutamanya terhadap program-program infrastruktur yang digalakkan di Provinsi Jambi.

Desain Pintu masuk Pelabuhan Ujung Jabung.

Pelabuhan Ujung Jabung

Menurut catatan Jambipos, Pemerintah Provinsi Jambi dari tahun 2020 sudah merencanakan hingga tahun 2021 akan membangun Pelabuhan Ujung Jabung.

Pelabuhan Ujung Jabung merupakan outlet kemajuan Provinsi Jambi dan kalau dibangun dan dikawasan tersebut dibangun industri industri hilir dan hasil perkebunan hilirnya dari sawit, hilirnya dari karet kita berharap komoditi andalan akan terangkat dan ini akan menjadikan geliat ekonomi masyarakat Provinsi Jambi.

Upaya yang dilakukan Pemprov Jambi diantaranya prioritas program sebagai motor penggerak ekonomi tersebut yakni pembentukan tata ruang wilayah Kawasan Strategis Pantai (KSP) Timur Jambi, sebagai pendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pengembangan kawasan Industri prioritas di Pulau Sumatera kini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kawasan industri prioritas di Pulau Sumatera ini salah satunya di Kawasan Industri Kemingking di Muarojambi, Provinsi Jambi.

Kemudian peningkatan status dan sarana prasarana keberadaan tiga bandar udara (bandara) di Provinsi Jambi yang merupakan suatu pintu atau gerbang akses yang memadai.

Secara simultan Pemprov Jambi juga berupaya melakukan percepatan pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi.

Disebutkan, Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi pada 2015 telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Strategis Ujung Jabung. Dengan ditambahnya Raperda tentang Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi ini, sejumlah anggota DPRD Provinsi setempat mengapresiasi dengan kebijakan tersebut. Namun ada beberapa poin yang saat ini masih diperdebatkan dalam penyusunan Raperda ini.

Raperda ini belum memuat dan mengatur zona risiko bencana yang berada di wilayah pesisir timur Provinsi Jambi. Pengaturan zona ini menjadi penting mengingat Provinsi Jambi berdasarkan analisa risiko bencana memiliki potensi bencana alam yang berbeda-beda.

Selain itu, pembagian zonasi pada Raperda KSP Pantai Timur belum sepenuhnya memperlihatkan rangkaian tata kelola pembangunan dari kawasan pantai timur menuju kawasan strategis Ujung Jabung.

Beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi juga pernah mempertanyakan bagaimana proses mekanisme lainnya seperti status hak atas tanah adat dan tanah negara nantinya, kemudian bagaimana proses kajian ilmiah yang dilakukan oleh Pemprov Jambi dalam menentukan wilayah strategis menuju kawasan ekonomi khusus tersebut.

Percepatan infrastruktur penunjang KSP Timur Jambi sebagai KEK, saat ini Provinsi Jambi butuh pembangunan pelabuhan yang cepat sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadikan wilayah timur sebagai kawasan ekonomi khusus.

Pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga tetap didorong pembangunannya. Ada 4.200 hektare lahan yang akan dikelola di Ujung Jabung.

Ujung Jabung yang sebelumnya ditargetkan Pemprov Jambi selesai pada 2020. Pembangunan Ujung Jabung yang masuk poros maritim itu juga diharapkan bisa berjalan. Pemprov Jambi terus berupaya mendatangkan investor untuk berinvestasi di Jambi dengan meyakinkan investor bahwa yang ditawarkan Jambi dari segi bisnis sangatlah menguntungkan.

Penampakan wilayah akses jalan menuju Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. (Foto Dok Matra)

Jalan Pelabuhan

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Ir M Fauzi MT didampingi Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Ir Tetap Sinulingga belum lama ini mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pembangunan jalan menuju kawasan Pelabuhan Ujung Jabung sepanjang 42 kilometer.

Percepatan pembangunan jalan akses Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi merupakan program trategis nasional.

Pelabuhan Ujung Jabung ini sangat penting sekali bagi Provinsi Jambi, khususnya terkait perekonomian masyarakat Jambi. Dengan adanya Pelabuhan Ujung Jabung, tentu akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Jambi, sehingga percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung memang sangat diperlukan.

Saat Kadis PUPR Provinsi Jambi dijabat PB Panjaitan MM Februari 2016 lalu, PUPR Provinsi Jambi telah berupaya melobi Pemerintah Pusat untuk mendapatkan dana segar Rp 900 Miliar untuk pembangunan jalan menuju pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dana sebesar Rp 900 Miliar itu hingga pembangunannya tuntas.

Jalan yang akan dibangun itu sepanjang 43 kilometer mulai dari Desa Simpang Tanjabtim hingga Ujung Jabung. “Membangun jalan itu memang membutuhkan dana yang cukup besar, saya perkirakan lebih kurang menghabiskan Rp900 miliar sampai tuntas. Kami sudah mengusulkan dan melobi Pusat dana sebesar Rp 900 M itu," kata PB Panjaitan saat itu.(Matra/Asenk Lee Saragih)