INDEKS BERITA
Korban Mafia Tanah di Riau Minta Pertolongan Hukum Kepada Kamaruddin Simanjuntak
Written By MediaLintasSumatera on Rabu, 25 Januari 2023 | 17.58
Sarma Intan Situmorang dan Florentina Situmorang Perjuangkan Tanah Orang Tuanya
.jpg) |
| Sarma Intan Situmorang dan Florentina Situmorang yang mengusung ibunda mereka untuk menjumpai Penasehat Hukum (PH) Kamaruddin Simanjuntak di Jakarta, 13 Januari 2023. (Foto Istimewa) |
(Matra)-Berawal dari bantuan seorang Prajurit TNI yang membantu keluarga ini memberangkatkan ke Jakarta untuk mencari keadilan. Pasalnya ayah mereka tercinta Jamada Situmorang meninggal dalam kasus penyerobotan lahan oleh mafia yang dibekingi oknum aparat di Rokan Hilir, Riau.
Adalah dua perempuan hebat yakni Sarma Intan Situmorang dan Florentina Situmorang yang mengusung ibunda mereka untuk menjumpai Penasehat Hukum (PH) Kamaruddin Simanjuntak.
“Terimakasih buat Amangboru Kamarudin Simanjuntak dan timnya yang sudah bersedia memegang kasus kami keluarga (Alm) Jamada Situmorng, Sarma Intan Situmorang dan Florentina Situmorang korban penganiayaan mafia tanah. Semoga keadilan bisa ditegakkan di keluargaku dan apa yang menjadi hak milik keluargaku kembali ke kami dan Tuhan selalu melindungi kita semua horas gbu,” tulis Sarma Intan Situmorang lewat akun media sosialnya pada 13 Januari 2023 lalu.
Kemudian Channel YouTube Uya Kuya TV menayangkan pertemuan Kamaruddin Simanjuntak dengan Sarma Intan Situmorang dan Florentina Situmorang dan Ibunda mereka dengan judul “KAMARUDDIN MENANGIS: SEKELUARGA DIB4NT*I‼️ IBU & ISTRI OKNUM POLISI TERLIBAT⁉️ Video ini telah ditonton 282.244 kali sejak tayang perdana pada 23 Januari 2023 hingga Rabu (25/1/2023) Pukul 17.00 WIB. Bahkan sudah dikomentari ribuan netizen.
Akun YouTube @trendy3095 salah satunya memberikan komentar pada postingan ini. Kasus ketidakadilan seperti ini harus disebarluaskan melalui medsos maupun media publik baik koran dan elektronik.
Agar lebih banyak lagi orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan, bahkan dirampok oleh oknum-oknum penegak hukum berani melawan. Pak Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sejak 15 Juni 2022 harus mendengar dan menindaklanjuti kasus mafia tanah ini secara terbuka.
Agar melalui kekuatan masyarakat dan media oknum penegak hukum yang melakukan perampokan tersebut dapat dipecat dan ditangkap sesuai dengan hukum yang berlaku face-orange-frowning. Memang sulit sekali mencari keadilan di negeri ini karena banyak oknum polisi, jaksa dan hakim yang juga melakukan mafia peradilan, terutama terkait mafia tanah karena melibatkan uang besar.
 |
| Kamaruddin Simanjuntak. (Foto Kolase YouTube) |
Jejak Kasus
Dilihat dalam tayangan itu, Florentina Situmorang menceritakan suasana rumah mereka ketika ratusan orang menyerang di Desa Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada Minggu, 24 Januari 2021.
Florentina Situmorang sudah berkali-kali meminta pertolongan Presiden Jokowi dan Kapolri lewat media sosial dengan menuliskan surat terbuka dan video. Peristiwa pada hari Minggu 24 Januari 2021 masih teringat jelas dibenak Florentina Situmorang.
Hari itu, dia dan seluruh keluarganya sekitar 30 orang termasuk anak-anak dianiaya dan dikeroyok oleh ratusan orang yang mencoba merampas tanah kebun sawit mereka seluas lebih kurang 500 Hektar di Desa Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
Saat itu, ketika para penyerobot memasuki areal perkebunan sawit mereka, Florentina Situmorang berjuang untuk keluar dari kepungan para penyerobot untuk melaporkan kejadian itu ke pihak Polres Rokan Hilir Riau.
Namun pihak kepolisian tidak segera merespon aduan itu. Tidak adanya respon dari kepolisian untuk menengahi pengeroyokan dan intimidasi itu mengakibatkan paman Florentina Situmorang dianiaya para penyerobot sampai berdarah-darah.
Mirisnya, paman Florentina Situmorang justru dipenjarakan karena dianggap menganiaya para penyerobot yang melakukan pengeroyokan dan memaksa dengan kekerasan memasuki lahan perkebunan sawit mereka. Tak hanya itu, kakaknya Sarma Intan Situmorang juga dijadikan tersangka dan DPO karena disebut menganiaya 10 orang laki-laki.
Setelah pamannya ditahan di Polres Rokan Hilir, seluruh keluarga Florentina Situmorang terusir dari kebun mereka karena intimidasi, rumah mereka dihancurkan dan tidak mendapat perlindungan yang wajar dari pihak kepolisian.
Saat ini, keluarga Florentina Situmorang tercerai berai dan hidup terlunta-lunta dan menggantungkan hidup dari bantuan saudara-saudaranya.
 |
| Sarma Intan Situmorang. (Foto Kolase YouTube) |
“Mereka melakukan tindakan kriminal. Mengancam membunuh, merusak dan membakar rumah kami. Mereka juga melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap keluarga saya serta mencuri surat SKGR kami. Tapi polisi diam saja!," ungkap Florentina Situmorang dalam video itu sembari menangis.
Katanya, tanah perkebunan keluarga Florentina Situmorang didapatkan keluarganya melalui oper alih hak dari Alm. Ferdinan Napitupulu sejak tahun 1993.
Sehingga keluarga Florentina Situmorang sampai saat ini menjadi pemegang Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Reg 66/SKGR/VII/93 Tanggal 31 Juli 1993, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Dan Ganti Rugi (SKGR) Tertanggal 23 April 2002.
Selain itu, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Dan Ganti Rugi (SKGR) Tertanggal 26 Juni 2002, Surat Ganti Rugi Tanah (SKGR) No. Reg 27/SKGR/PI/2010 Tanggal 03 Juni 2010.
“Saya memohon campur tangan bapak Kapolri agar Polres Rokan Hilir tidak membekingi para perampas tanah kami karena beberapa pelaku menyatut-nyatut nama polisi di Polres Rokan Hilir," ungkap Florentina Situmorang. “Tolonglah bapak Presiden agar menolong kami untuk mendapatkan kembali hak-hak kami,” katanya.
Selama mencari pertolongan kepada Kapolri dan Presiden, Florentina Situmorang dan saudarinya Sarmauli Intan Situmorang telah mencoba mengadu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Alasannya karena mereka diancam dan diburu oleh para penyerobot tanah mereka. Di samping itu, mereka mengajukan permohonan ke Komnas HAM yang menyarankan mereka menempuh jalur hukum.
Dijebloskan ke Penjara
Kejadian pada Minggu, 24 Januari 2021 menjadi hari kelam bagi keluarga Florentina Situmorang. Hari itu, dia dan seluruh keluarganya sekitar 30 orang, termasuk anak-anak dianiaya dan dikeroyok oleh 200-an orang yang mencoba merampas tanah kebun sawit mereka seluas lebih kurang 500 Hektar di Desa Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir Riau.
 |
| Florentina Situmorang. (Foto Kolase YouTube) |
Ketika para penyerobot memasuki areal perkebunan sawit mereka, Florentina Situmorang berjuang untuk keluar lokasi perkara.
Dirinya pun bergegas menuju ke Polres Rokan Hilir Riau untuk melaporkan adanya kejadian Pengeroyokan tersebut.
“Namun pihak kepolisian tidak segera melakukan antisipasi dan bergerak cepat untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana," ungkap Florentina Situmorang.
Alhasil, keluarga Florentina Situmorang termasuk pamannya, Parningotan Situmorang alias Alex dikeroyok hingga babak belur. Tak sebatas itu, pamannya yang dianiaya oleh penyerobot itu kemudian ditangkap dan dijebloskan ke penjara.
Alex katanya, dituduh telah melakukan penganiayaan kepada para penyerobot yang memasuki areal perkebunan dan berusaha merampas tanah kebun sawit mereka.
“Setelah dianiaya, paman saya ditangkap dan dipenjarakan oleh aparat kepolisian Polres Rokan Hilir Riau dan kakak saya juga dijadikan DPO," ungkap Florentina Situmorang kecewa.
Terkait aksi penyerangan tersebut, Florentina Situmorang melaporkan kejadian ke Mapolres Rokan Hilir dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/07/1/2021/Riau/Res Rohil/SPKT ter tanggal 24 Januari 2021.
Dirinya berharap agar pihak Kepolisian dapat bekerja secara profesional dengan mengusut tuntas kasus tindak pidana tersebut. Pasalnya, tiga laporan polisi atas kejahatan serupa pernah dilayangkannya beberapa tahun lalu, tetapi hingga kini tidak kunjung diproses oleh pihak Kepolisian.
 |
| Channel YouTube Uya Kuya TV. |
Beberapa laporan polisi tersebut antara lain, Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : STPL/80/K/IV/2007 di Polres Rokan Hilir Sektor Bangko Pusako. Selanjutnya, Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STPL/09/VI/2009/SPK tahun 2009 di Polres Rokan Hilir Sektor Bangko Pusako.
Terakhir, Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : STPL/11/V/2010/Riau/Res Rokan Hilir 2010 di Polres Rokan Hilir.
“Sebenarnya upaya perampasan tanah kebun sawit kami telah dilakukan oleh para penyerobot sejak tahun 2006, dimana ketika itu, Ayah saya Almarhum Jahmada Situmorang ditangkap tanpa surat penangkapan dan dipenjarakan pihak kepolisian Rokan Hilir karena mempertahankan tanah kami," ungkap Florentina Situmorang sedih.
“Tidak lama setelah keluar, ayah saya meninggal dunia. Dari visum dokter terdapat dugaan penganiayaan. Laporan polisi yang kami buat juga selama ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian," ujar Florentina Situmorang.
Sementara Kamaruddin Simanjuntak berjanji akan membantu keluarga Florentina Situmorang dalam memperjuangkan keadilan atas kasus yang dihadapi mereka. Bahkan pemilik Channel Uya Kuya TV juga meminta Presiden Jokowi atas merespon kasus tersebut. (AsenkLeeSaragih/Berbagaisumber)
Jalan Nasional Lintas Pematangsiantar-Parapat-Toba Ditemukan 11 Titik Kerusakan
Written By MediaLintasSumatera on Kamis, 19 Januari 2023 | 11.19
.jpg) |
| Satlantas Polres Simalungun melaksanakan kegiatan survey jalan dalam rangka kesiapan kegiatan F1H2O di wilayah hukum Polres Simalungun, jalan umum jurusan Pematangsiantar – Parapat, Kabupaten Simalungun juga akses menuju Kabupaten Toba, Kamis (19/1/2023). (Foto-Foto Humas Polres Simalungun) |
(Matra), Parapat-Jelang pelaksanaan ajang balap perahu super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) bertaraf internasional tersebut, yang akan diselenggarakan di Danau Toba, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara 24-26 Februari 2023 mendatang, masih terdapat akses jalan yang mengalami kerusakan. Setidaknya ditemukan 11 titik kerusakan jalan Nasional lintas Kota Pematangsiantar-Parapat dan Kabupaten Toba.
Guna memastikan titik-titik jalan rusak itu, Satlantas Polres Simalungun melaksanakan kegiatan survey jalan dalam rangka kesiapan kegiatan F1H2O di wilayah hukum Polres Simalungun, jalan umum jurusan Pematangsiantar – Parapat, Kabupaten Simalungun juga akses menuju Kabupaten Toba, Kamis (19/1/2023).
Personil yang melaksanakan survei ini yakni Kanit Turjagwali SatLantas Polres Simalungun, Iptu M.Rijal, KBO Sat Lantas Polres Simalungun, Ipda Arwansyah Batubara, Pengawas Pemeliharaan Jalan BPJN di Kabupaten Simalungun, Alboin Pakpahan dan Staf Pengawas Pemeliharaan Jalan BPJN, Daulat Pasaribu.
Kanit Turjagwali SatLantas Polres Simalungun, Iptu MRijal, mengatakan, dari hasil ruas jalan yang disurvey yakni Jalan Nasional Jurusan Pematangsiantar - Toba mulai dari Batas Pematangsiantar sampai Batas Kabupaten Toba.
Dijelaskan, ditemukan jalan rusak pada titik sebagai berikut, pada kilometer (KM) 17 Nagori Bandar Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, kondisi aspal terkelupas sepanjang 1,2 KM, penanganan akan diaspal sebelum kegiatan F1H2O.
Pada KM 22,5 Batu Gajah, Kecamatan Dolok Panribuan terhentinya pekerjaan pemasangan Blok Saluran Air karena keberatan warga, penanganan akan di pasang Police Line dan rambu petunjuk adanya jalan rusak.
Selanjutnya pada KM 27 Pondok Bulu, Kecamatan Dolok Panribuan adanya jalan longsor sebanyak 2 titik berdekatan hingga sampai setangah badan jalan. Penanganan telah terpasang Police Line selanjutnya akan dipasang rambu petunjuk adanya jalan rusak.
Titik jalan rusak lain yang ditemukan pada KM 29, Pondok Bulu, Kecamatan Dolok Panribuan, adanya jalan longsor, penanganan akan dipasang police line dan rambu petunjuk adanya jalan rusak.
Juga ditemukan pada KM 30, Pondok Bulu, Kecamatan Dolok Panribuan, adanya jalan longsor yang telah diperbaiki tinggal finishing. Pada KM 31, Pondok Bulu, Kecamatan Dolok Panribuan, kondisi aspal terkelupas sepanjang 1,4 KM, penanganan akan diaspal sebelum kegiatan F1H2O.
Kemudian di titik KM 44, Panatapan Kecamatan Girsang Sip Bolon adanya jalan longsor, penanganan akan di pasang police line dan rambu petunjuk adanya jalan rusak.
Pada KM 45, Panatapan Kecamatan Girsang Sip Bolon adanya jalan amblas penanganan akan diaspal sebelum pelaksanaan F1H2O. Pada KM.45 Panatapan Kecamatan Girsang Sip Bolon adanya jalan amblas penanganan akan diaspal sebelum pelaksanaan F1H2O.
Kemudian pada KM 55, Sipangan Bolon Kecamatan Girsang Sip Bolon adanya jalan longsor, penanganan akan dipasang police line dan rambu petunjuk adanya jalan rusak.
Juga terdapat titik pada KM 58, Sipangan Bolon Kecamatan Girsang Sip Bolon adanya jalan longsor, penanganan akan dipasang police line dan rambu petunjuk adanya jalan rusak.
Iptu M Rijal berharap, sebelum pelaksanaan balap perahu super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) bertaraf internasional tersebut pada 24-26 Februari 2023 mendatang, seluruh jalan rusak itu sudah mulus. (Matra/Lee)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Senator Jambi Minta Gubernur Jambi Kirimkan Proposal Pelebaran Jalan Jalur Muaratembesi-Kota Jambi
Written By MediaLintasSumatera on Rabu, 18 Januari 2023 | 21.33
DPD RI Dapil Pemprov Jambi Desak Pemerintah Pusat Segera Lakukan Solusi
.jpg) |
| Ketua Komite IV DPD RI Hj Dra Elviana Msi saat memimpin raker Komite IV DPDRI dengan Menteri PPN/Kepala Bapenas RI di Senayan Jakarta, Rabu (18/1/2023). (Foto: Istimewa) |
(Matra) Jakarta-Senator (Anggota Dewan Perwakilan Daerah-DPD) RI Dapil Provinsi Jambi meminta Gubernur Jambi H Al Haris untuk mengirimkan proposal pelebaran jalan 20 KM lintas Kota Jambi-Sarolangun kepada DPD RI untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat. Hal ini terkait dengan persoalan dampak angkutan truk batu bara yang menyebabkan kemacetan di jalur tersebut.
“Sore ini saya buktikan bahwa kami Senator Jambi di pusat sudah mengurus soal macetnya jalan dari Tembesi, Batanghari menuju Kota Jambi. Ini baru langkah pertama. Ini respon menteri PPN/Kepala Bapenas ketika dibilang rakyat Jambi akan bergejolak jika ini tidak dikabulkan. Insyaa Allah Berhasil, Amin,” kata Ketua Komite IV DPD RI Hj Dra Elviana Msi saat memimpin raker Komite IV DPDRI dengan Menteri PPN/Kepala Bapenas RI di Senayan Jakarta, Rabu (18/1/2023).
“Kalau dilihat kondisi daerah Jambi, kami pantas mendapatkan pertumbuhan ekonomi di atas nasional. Seperti batu bara, sawit, semua ada di Jambi. Sekarang judul Pak Menteri sasaran pertumbuhan ekonomi provinsi tahun 2023. Sasaran pertumbuhan, masa Pak Menteri hanya mentargetkan kami hanya 4,8 persen, berarti beda dong dilakukan dengan DIY misalnya 5,3 sampai 5, 46,” terang Elviana.
“Saya khawatir Pak Menteri, ada viral kemarin salah seorang bupati protes kepada dirjen anggaran, bahwa kekayaan daerahnya habis disedot ke pusat. Kami juga ngak rela itu Pak Menteri, batu bara aja, sawit Jambi, minyak Jambi, apalagi kalau dananya dialihkan ke IKN, ibu kota negara yang belum tentu akan jadi itu,” kata Elviana.
Menurut Elviana, jalan dan jumlah angkutan mobil yang melintasi jalur Kota Jambi-Batanghari-Sarolangun sudah mencapai 5000 unit perhari. Menyebabkan macet total di jalur Muaratembesi-Kota Jambi. Sehingga kemacetan ini sudah merashkan pengguna jalan sejak lama.
“Pak gubernur kami sudah langsung melapor kepada Pak Presiden. Pak Presiden menjawab dengan bergurao kalau itu tandanya Jambi telah maju, pertumbuhan ekonomi sedang meningkat,” ujar Elviana.
“Melalui Pak Menteri saya mohon, setelah ini kami empat Anggota DPD RI Dapil Jambi akan meminta proposal kepada gubernur Jambi, kami akan antarkan kepada Pak Menteri, kami antarkan ke menteri keuangan, ke Kementerian PUPR, ke BPK yang mengaudit dan Menteri PUPR,” terang Elviana yang kini kembali maju sebagai calon DPD RI Pemilu 2024 ini.
Lebih jauh Elviana mengatakan, hanya 20 KM jalan yang perlu dilebarkan sebagai akses angkutan batu bara di lintasan Kota Jambi-Batanghari-Sarolangun. Kemudian 20 KM pembukaan jalan baru.
“Kalau pelebaran jalan 20KM dan pembukaan jalan baru 20Km dilaksanakan, urusan macet, orang meninggal di ambulance dan segala macam itu dimungkinkan tidak akan terjadi lagi. Rakyat Provinsi Jambi pun tidak akan jadi bergejolak ke Pusat jika hal itu dilaksanakan segera,” kata Elviana, yang sudah 20 tahun mengabdi di Senayan ini.
“Titik macetnya jalurnya antara Tembesi dan Kota Jambi. Banyangkan Pak Menteri, jarak yang mestinya bisa ditempuh 1 jam kini bisa sampai 9 jam. Sudah banyak pasien meninggal dalam ambulance. Tidak ada respon Pemerintah Pusat. Mau aja saya pindah ke Komisi V DPR RI rasanya, tapi bathin sudah melekat di DPD RI. Ini jalan provinsi Pak Menteri,” ujar Elviana.
.jpg)
Elviana meminta keseriusan Pemerintah Pusat untuk memberikan solusi penanganan macet di jalur Muaratembesi-Kota Jambi akibat angkutan batu bara yang tidak sebanding dengan lebarnya jalan.
“Saya ingin Gubernur Jambi H Al Haris segera merespon permintaan kami DPD RI Dapil Provinbsi Jambi agar proposalnya segera kirim ke kami Anggota DPD-RI,” jelas Elviana.
Elviana pada salah satu kesempatan pada Musrenbang RKPD Provinsi Jambi mengatakan, pembuatan proposal perencanaan secara online atau-eProposal kini mempermudah pengajuan program ke Pemerintah Pusat lewat kementerian terkait. Kini Pemerintah Pusat lewat kementerian lebih menerima usulan lewat e-Proposal dibandingkan dengan Proposal Katalog.
“Sekarang Kementerian lebih menerima usulan program dalam bentuk e-Proposal dibandingkan dengan usulan proposal bentuk katalog. Hal ini lebih memudahkan Kementerian dalam pendataan program secara digital. Jadi pemerintah daerah kini harus membuat usulan program ke Pusat dalam bentuk e-Proposal,” kata Elviana yang saat itu menjabat sebagai Anggota Komisi XI DPR RI saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2018 lalu.
Menurut Elviana, selama ini kendala yang dihadapi Komisi XI DPR RI dalam mengusulkan program daerah kepada mitra Komisi XI adalah soal Proposal. Kelayakan Proposal menjadi tolak ukur dalam mengusulkan program yang dapat diperjuangkan Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Provinsi Jambi di Senayan. (Matra/AsenkLeeSaragih)
Bharada Richard Eliezer Lumio Dituntut 12 Tahun Penjara
 |
| Foto Kolase YouTube. |
(Matra) Jakarta-Terdakwa Bharada Richard Eliezer Lumio dituntut 12 tahun penjara saat menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (18/1/2023).
JPU
mengatakan ada hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tuntutan Bharada
Richard Eliezer Lumio atas kasus ini. Bharada Richard Eliezer Lumio dinilai
jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai eksekutor pembunuhan berencana
terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
Bharada
Richard Eliezer Lumio diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55
ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa menilai Eliezer juga memiliki niat baik dalam
membongkar kasus ini. Juga bersikap baik dan konsisten selama persidangan.
Terdakwa
Eliezer telah menyesali perbuatannya. Kemudian keluarga korban sudah memaafkan
Eliezer. Itulah sejumlah poin yang meringankan Eliezer oleh JPU.
Sidang
tuntutan JPU ini digelar di Ruang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji, SH pukul 15.0
WIB. Usai pembacaan tuntutan Bharada Richard Eliezer Lumio oleh JPU, pendukung Bharada
Richard Eliezer Lumio sempat riuh. Sehingga sidang sempat diskors oleh Ketua
Majelis Hakim.
Dilihat
dari Channel YouTube KompasTV, sidang
Bharada Richard Eliezer Lumio berjalan dengan baik. Mendengar tuntutan JPU,
penasehat hukum Bharada Richard Eliezer Lumio meminta waktu akan mengajukan
pembelaan (pledoi).
Sebelumnya
Putri Candrawathi dituntut selama 8 tahun penjara atas kasus pembunuhan Brigadir
J di PN Jakarta Selatan pada 18 Januari 2023. Saking kesalnya, Martin
Simanjuntak mempertanyakan mengapa Putri hanya dituntut 8 tahun penjara dalam
kasus ini.
"Menuntut
supaya majelis hakim PN Jaksel yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan menyatakan terdakwa Ferdy Sambo terbukti bersalah melakukan dengan
sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,"
kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jaksel, Selasa (17/1/2023).
"Menjatuhkan pidana terhadap Ferdy Sambo dengan pidana penjara seumur
hidup, " katanya.
Sebelumnya
JPU juga menuntut Ricky dan Kuat dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
yang digelar Senin (16/1/2023). Keduanya dianggap terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggara Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Keduanya
juga dituntut hukuman 8 tahun penjara.
Sambo diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP
juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sambo juga diyakini melanggar Pasal 49 juncto
Pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55
ayat 1 ke-1 KUHP. (AsenkLeeSaragih/Berbagaisumber)
Putri Candrawathi Dituntut 8 Tahun Penjara, Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup
 |
| Putri Candrawathi Dituntut 8 Tahun Penjara. (Kolase) |
Jakarta, BS-Terdakwa Putri Candrawathi dituntut 8 tahun penjara saat menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (18/1/2023).
JPU mengatakan ada hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tuntutan Putri Candrawathi atas kasus ini. Putri Candrawathi dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Putri diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa menilai tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Putri.
Sidang tuntutan JPU ini digelar di Ruang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji, SH pukul 09.30 WIB. Usai pembacaan tuntutan Putri Candrawathi oleh JPU, Ibunda Yosua Hutabarat, Rosti Simanjuntak mengungkapkan kekecewaan nya.
Dilihat dari Channel YouTube KompasTV, Rosti Simanjuntak merasa tidak puas dengan tuntutan 8 tahun yang dijatuhkan untuk Putri Candrawathi. Tangisnya pun pecah, saat meluapkan kekecewaan nya. Ibunda Yosua berharap Majelis Hakim bisa adil dalam menjatuhkan vonis terhadap Putri Candrawathi nantinya.
Terpisah, Martin Simanjuntak selaku pengacara keluarga Brigadir Yosua Hutabarat merasa sangat kesal dengan tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum kepada Putri Candrawathi.
 |
| (Foto Kolase) |
Putri Candrawathi dituntut selama 8 tahun penjara atas kasus pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada 18 Januari 2023. Saking kesalnya, Martin Simanjuntak mempertanyakan mengapa Putri hanya dituntut 8 tahun penjara dalam kasus ini.
Sementara sehari sebelumnya, mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup. Sedangkan Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf dituntut 8 tahun penjara. Sambo diyakini jaksa bersama-sama dengan terdakwa lain melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat dan merusak barang bukti elektronik terkait pembunuhan Yosua.
"Menuntut supaya majelis hakim PN Jaksel yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Ferdy Sambo terbukti bersalah melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jaksel, Selasa (17/1/2023). "Menjatuhkan pidana terhadap Ferdy Sambo dengan pidana penjara seumur hidup, " katanya.
Sebelumnya JPU juga menuntut Ricky dan Kuat dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar Senin (16/1/2023). Keduanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melanggara Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Keduanya juga dituntut hukuman 8 tahun penjara.
Sambo diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sambo juga diyakini melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Matra/AsenkLeeSaragih/Berbagaisumber)
HPN 2023 di Sumut Disosialisasikan Pakai Ratusan Becak Motor
 |
| HPN 2023 Bergairah di Sumut Disosialisasikan Pakai Ratusan Becak Motor. |
Menurut Gubernur Edy Rahmayadi sosialisasi dengan menggunakan becak motor masih sangat relevan. "Kenapa di pilih becak ini sebagai salah satu media sosialisasi, becak-becak ini kan berkeliling kota, semoga bisa dilihat masyarakat dan mendukung kegiatan HPN ini, " kata Edy Rahmayadi, usai melepas becak motor di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (18/1/2023).
Edy Rahmayadi mengharapkan, peringatan HPN 2023 di Sumut dapat diketahui masyarakat secara luas. Sehingga peringatakan HPN di daerah ini dapat lebih bergairah dan didukung penuh masyarakat.
Menurut Edy, masyarakat perlu mengetahui pentingnya Sumut menjadi tuan rumah HPN. "Jadi masyarakat pun tahu, wartawan itu milik rakyat," kata Edy.
Selain itu, Edy juga mengharapkan HPN dapat menjadi ajang menyuarakan isu prioritas Sumut kepada nasional. Salah satu isu yang diharapkan dapat terangkat adalah tentang kesehatan. "Kesehatan inilah yang perlu di blow up," katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus mengatakan, media tenda becak tersebut merupakan sarana untuk memperkenalkan HPN yang akan diselenggarakan di Sumut pada 7-12 Februari 2023. Selain becak motor, panitia HPN juga telah melakukan sosialisasi di berbagai media, mulai dari videotron, spanduk, media sosial, dan lainnya.
Ilyas mengatakan, persiapan HPN 2023 di Sumut berjalan lancar. "Sudah siap, semoga Sumut sukses menjadi tuan rumah HPN 2023," kata Ilyas.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut Farianda Putra Sinik mengatakan persiapan HPN 2023 tinggal beberapa persen lagi. "Kami yakin mudah-mudahan di hari H sudah selesai semua, kami ingin tamu datang senyum, pulang senyum, " kata Farianda.
Adapun berbagai kegiatan HPN 2023 yang akan diselenggarakan di Sumut, di antaranya workshop literasi digital, seminar-seminar, workshop Adinegoro, anugerah kebudayaan, hingga pameran pers tiga abad. Berbagai kegiatan tersebut diselenggarakan di Medan, Deliserdang dan Simalungun. Direncanakan juga Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo juga hadir pada peringatan HPN itu.
"Dari luar negeri juga dikonfirmasi ada yang hadir, direncanakan hadir Menteri Komunikasi Malaysia," kata Farianda.
Abang Becak Senang
Para abang becak pun mengaku senang diundang Gubernur Edy Rahmayadi langsung ke rumah dinasnya. Bahkan sejumlah abang becak yang sudah beberapa sekali diundang ke Rumah Dinas Gubernur.
Seperti Alfidad, yang sudah dua kali datang ke Rumah Dinas Gubernur. Ia senang diundang dan diberi tenda becak HPN oleh Gubernur. Ia pun berharap, agar Edy Rahmayadi terus memberi perhatian pada abang becak.
Senada dengan Alfidad, abang becak lainnya, Rudi juga senang diberi perhatian oleh Gubernur. Ia pun mengharapkan agar Gubernur terus memperhatikan para abang becak di daerah ini. (Matra/DISKOMINFO SUMUT)
Ferdy Sambo Seumur Hidup, Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf Dituntut 8 Tahun Penjara
Written By MediaLintasSumatera on Selasa, 17 Januari 2023 | 14.36
Kasus Pembunuhan Brigpol Nofriansyah Yosua Hutabarat
(Matra) Jakarta-Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup. Sedangkan Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf dituntut 8 tahun penjara. Sambo diyakini jaksa bersama-sama dengan terdakwa lain melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat dan merusak barang bukti elektronik terkait pembunuhan Yosua.
"Menuntut supaya majelis hakim PN Jaksel yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Ferdy Sambo terbukti bersalah melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jaksel, Selasa (17/1/2023). "Menjatuhkan pidana terhadap Ferdy Sambo dengan pidana penjara seumur hidup, " imbuhnya.
Sehari sebelumnya JPU juga menuntut Ricky dan Kuat dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar Senin (16/1/2023). Keduanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melanggara Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Keduanya juga dituntut hukuman 8 tahun penjara.
Sambo diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sambo juga diyakini melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Jaksa menilai tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Sambo. Jaksa menyatakan Sambo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Terdakwa Ferdy Sambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana," ucap jaksa.
Hal memberatkan Sambo adalah menghilangkan nyawa Yosua, berbelit-belit, dan tidak mengakui perbuatan serta perbuatannya telah mencoreng institusi Polri hingga membuat banyak anggota Polri terlibat. Hal meringankan, kata jaksa, tidak ada.
Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf.
"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (17/10/2022) lalu.
Ferdy Sambo diadili dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ferdy Sambo juga didakwa merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Ferdy Sambo didakwa dengan Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 |
| Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf Dituntut 8 Tahun Penjara. |
Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf
Sementara dalam perkara ini, Kuat Ma’ruf disebut terbukti dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dakwaan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 340 berbunyi, “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”
Hal yang memberatkan terhadap Ricky dan Kuat, jaksa menyebut hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dinilai mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan duka mendalam bagi keluarga korban.
Kemudian, Ricky dan Kuat dinilai berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan. Kemudian, perbuatan pidana Ricky Rizal dinilai tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum.
Sementara itu, perbuatan Kuat Ma'ruf dinilai menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang luas di masyarakat. Hal yang meringankan Dalam sidang, JPU juga membacakan hal yang meringankan para terdakwa.
Pertama, Kuat Ma'ruf selama ini tidak pernah melanggar hukum dan dinilai berlaku sopan selama persidangan berlangsung. Kuat Mar'uf juga dinilai tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain.
Sedangkan, Terdakwa Ricky dinilai berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Tak hanya itu, status Ricky sebagai tulang punggung keluarga dan figurnya sebagai seorang ayah yang memiliki anak-anak yang masih kecil juga dipertimbangkan jaksa sebagai hal meringankan.
Keluarga Mendiang Yosua Tak Puas
Keluarga Mendiang Yosua Hutabarat merasa tuntutan seumur hidup kepada mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat, itu belum cukup.
"Layaknya harus hukuman mati," ujar tante Brigadir Alm Yosua, Rohani Simanjuntak kepada wartawan di Sungai bahar, Muarojambi, Selasa (17/1/2023).
Rohani Simanjuntak mengatakan, dalam tuntutan yang dibacakan jaksa, semua keterangan saksi dalam sidang menurutnya telah memberatkan Sambo. Untuk itu, dia menilai Sambo harus dihukum mati.
“Dari pembacaan tuntutan oleh JPU sudah lengkap tapi seharusnya Sambo dihukum mati karena semua keterangan saksi semua memberatkan. Kami berharap hakim yang mengadili sidang Sambo nantinya memberikan vonis yang lebih daripada tuntutan. Yakni hukuman mati. Semoga hakim harus lebih bijaksana untuk menegakkan keadilan," jelasnya.
Pihak keluarga Mendiang Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat juga menyayangkan tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum (JPU) kepada Terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf.
Adapun Ricky dan Kuat merupakan dua dari lima terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Keduanya dituntut 8 tahun penjara “Untuk tuntutan 8 tahun ini menurut saya, jaksa kurang serius,” ujar salah satu tim kuasa hukum keluarga Brigadir J, Yonathan Baskoro, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (16/1/2023).
Yonathan mengakui memang tidak ada hukuman yang seharga nyawa seseorang, namun menurutnya, tuntutan terhadap Ricky dan Kuat terlalu ringan.
Menurutnya, dasar yang meringankan tuntutan kedua terdakwa tidak tidak seimbang dengan dasar yang memberatkan para terdakwa. Apalagi, dalam tuntutannya JPU meyakini bahwa keterlibatan Kuat dan Ricky dalam pembunuhan berencana itu sudah terbukti secara sah.
“Saya harus garisbawahi di sini bahwasanya jaksa meyakini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan dari semua kronologis dan kesimpulan yang disampaikan,” tuturnya.
Diketahui, JPU menuntut Ricky dan Kuat dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar Senin (16/1/2023). Keduanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melanggara Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Keduanya juga dituntut hukuman 8 tahun penjara.
“Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma’ruf dengan pidana penjara selama delapan tahun dikurangi masa penahanan dan penangkapan,” ujar jaksa dalam persidangan, Senin. (Berbagaisumber/AsenkLeeSaragih)
HBB Kawal Sidang Militer Perkara Pembunuhan Serda Sahat WA Sitorus, Minta Terdakwa Dipecat
Written By MediaLintasSumatera on Kamis, 12 Januari 2023 | 12.34
 |
| Foto: Kolase Tribunmedan.com |
(Matra), Medan-Ketua Umum Horas Bangso Batak Lamsiang Sitompul SH MH, menjelaskan, sebagai ormas yang mendampingi sidang Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan dalam kasus perkara pembunuhan Serda Sahat Wira Anugrah Sitorus berharap agar terdakwa ditahan, dan dihukum seberat-beratnya dan dipecat.
“Secara menyeluruh agar Panglima TNI melakukan upaya untuk memperbaiki kondisi yang terjadi di tubuh TNI karena sering terjadi kekerasan dan pembunuhan yang melibatkan anggota TNI," katanya.
Kata Lamsiang Sitompul, pihaknya terus mengawal kasus ini hingga keadilan betul-betul didapatan ibunda mendiang Serda Sahat Wira Anugrah Sitorus.
Sebelumnya sidang Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan dalam kasus perkara pembunuhan Serda Sahat Wira Anugrah Sitorus dilaksanakan di Jalan Ngumban Surbakti, Kota Medan, Rabu (11/1/2023). Sidang digelar untuk terdakwa Mayor Art Gede Henry Widyastana selaku mantan Danyon Den Arhanud 004/Dumai.
Agenda sidang kali ini menghadirkan pemeriksaan 3 orang saksi, yakni dr Fery Mardinus, Kepala Tata Usaha Pelayanan RSUD Dumai dr Bakri dan anggota Kodim 3020/Dumai, Serka Mubarok.
“Ya yang mulia korban Serda Sahat meninggal dunia diduga adanya penganiayaan fisik pada tanggal 10 November 2018 dan korban meninggal dunia," sebut Serka Mubarok di persidangan, Rabu (11/1/2023). Serka Mubarok saat itu sebagai tim kesehatan Detasmen Arhanud Rudal 004/Dumai.
Di hadapan Hakim Ketua Kolonel Sus Mustofa, SH MH, didampingi Hakim Anggota Kolonel Laut I Komang Suciawan, SH dan Hakim Anggota Kolonel Chk Arwin Makal, SH MH. Sedangkan Oditur Letkol Chk PR Sidabutar dan Panitera Mayor Dearby Peginusa, SH.
Serka Mubarok menjelaskan, dari tim kesehatan yang melakukan pemeriksan kesehatan kepada prajurit semua aturan harus tidak ada kekerasan fisik kepada prajurit Arhanud Rudal tersebut dan semua yang mengikuti pelatihan harus dalam keadaan sehat. “Jadi sebelum dicek. Kesehatannya harus baik semuanya," katanya.
Selanjutnya, karena kondisi korban lemah dan pingsan, tim kesehatan membawa korban melalui ambulance, namun saat hendak sampai ke RSUD Dumai, korban muntah mengeluarkan cairan bercampur lumpur dan terlihat juga ada luka di kaki sebelah kiri dan dada memar. “Dugaan adanya penganiayaan fisik kepada korban tersebut," tuturnya.
Padahal kondisi korban masih lemah dan dipaksa ikut latihan lari 10 K dan pingsan, sehingga latihan itu tidak maksimal untuk seorang prajurit yang alami sakit.
Dr Feri Mardinus mengaku hasil pemeriksan kesehatan korban masih sakit namun dipaksa untuk ikut latihan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
“Ada juga yang menelpon dari Datesmen Arhanud Rudal meminta kepada dokter rumah sakit kalau bisa penyebab meninggalnya korban gagal jantung. Namun sebagai dokter saya tidak mempunyai wewenang untuk masalah tersebut," ujarnya.
Minta Pertolongan Panglima TNI
Sementara keluarga korban yang ikut melihat agenda sidang mendengarkan keterangan saksi. Ibu Korban Sahat, Tioma Tambunan mengatakan, meminta kepada Hakim Ketua memberikan hukuman berat yakni pemecatan. Karena tidak punya hati nurani dan mencoreng institusi TNI - AD.
Serda Sahat Wira Anugrah Sitorus meninggal dunia pada 10 November 2018 di RSUD Dumai setelah mendapat kekerasan dan luka tidak wajar.
Ibu korban Sahat, Tioma Tambunan, menceritakan jika kematian Serda Wira berawal saat almarhum tak mampu melanjutkan latihan dan dibawa masuk ambulans, namun pimpinannya di Detasemen Rudal 004/Dumai ngotot memaksa Serda Wira Anugrah Sitorus tetap mengikuti kegiatan.
Serda Sahat Wira Anugrah Sitorus bahkan dicemplungkan ke kanal sehingga darah dan gambut masuk ke paru-paru.
Saat persidangan, tangis histeris Tiorma Tambunan pecah meminta tolong kepada Panglima TNI dan Presiden, untuk keadilan atas meninggalnya anaknya Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus.
Tioma Tambunan tak terima keterangan saksi. Tioma saat diwawancara seusai persidangan, kembali menangis histeris.
Dirinya menjelaskan, perkara ini kembali digelar karena kedatangan Presiden RI Jokowi Dodo ke Bagan Batu. Menurutnya, dari kunjungan tersebut, awal mula Komandan korban menjadi dendam.
“Awalnya ini dari kunjungan bapak Presiden ke Bagan Batu, itulah awalnya dendamnya komandan itu ke kami sampai anak ku pingsan berulang ulang. Udah pingsan didirikan lagi, dipukulin lagi, didirikan lagi dipukulin lagi, itu tertulis disini (menujuk dakwaan)," jelas Tioma, Rabu (11/1/2023).
Tioma mengatakan, selama persidangan digelar, menurutnya tidak ada pihak yang mendukung keluarganya.
Ibu korban diduga penganiayaan ini pun mengatakan akan mengadu kepada Panglima Laksamana TNI Yudo Margono dan Joko Widodo.
“Semua orang itu, enggak ada yang melihat kami sebagai keluarga, tak ada yang memihak sama kami, kemana saya mengadu, hanya ke bapak Panglima sama bapak Presiden saya mengadu," kata Tioma sembari menangis histeris.
"Bapak... Bapak Panglima tolong saya..... Tolong saya Ibu ini bapak Panglima, enggak sanggup saya membaca ini semua bapak Panglima, enggak sanggup saya," pintanya sambil nangis tersedu-sedu.
Tak henti-hentinya Tioma menangis sembari memberikan penjelasan. Berulang kali dia terlihat tersedu-sedu. “Tolong saya bapak, sakit bapak, sakit kehilangan anak," tangisnya.
Lanjut Tioma sembari menangis, Ibu dari korban ini mengatakan telah menyurati Panglima TNI. “Saya sudah menyurati bapak Panglima, makanya kasus ini bisa diulang lagi," katanya.
Perempuan yang mengenakan kemeja bewarna putih itu pun berharap kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan hukuman yang maksimal.
"Terdakwa ini harus dipecat, karena anakku udah dibiarkan dipukuli, anakku masuk rumah sakit gamau dia lihat," ujar Tioma.
Dilanjutkan Tioma, menurut Mahkamah Agung (MA), terdakwa harus bertanggung jawab dalam perkara ini bukan Letda Yhonrotua Rajagukguk yang sebelumnya telah menjalankan persidangan dan sudah mengajukan upaya hukum banding.
"Karena dari Mahkamah Agung, harus dia yang bertanggung jawab, bukan si Rajagukguk yang bertanggung jawab, harus komandan rudalnya katanya (MA)," tutupnya. (Matra/Berbagaisumber/Lee)
Saat Zumi Zola Sudah Bebas, KPK Tetapkan Lagi 28 Anggota Dewan Periode 2014-2019 Jadi Tersangka
Written By MediaLintasSumatera on Rabu, 11 Januari 2023 | 07.46
Kasus Suap RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017-2018
 |
| Sidang perkara suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018. (Dok) |
10 Tersangka Langsung Dilakukan Penahanan
(Matra) Jambi- Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola telah bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Kamis 8 September 2022 lalu. Zumi Zola dihukum enam tahun penjara dalam kasus penerima gratifikasi sekaligus penyuap anggota DPRD Jambi Periode 2014-2019. Sejak April 2018, Zumi Zola telah ditahan.
Lambat tapi pasti, begitulah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus gratifikasi sekaligus suap anggota DPRD Jambi Periode 2014-2019. Terbaru, Selasa malam 10 Januari 2023, KPK kembali menetapkan 28 orang anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 - 2019 sebagai tersangka kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018.
Dari 28 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 10 orang langsung dilakukan penahanan. Hal itu ditegaskan Pimpinan KPK, Johanis Tanak saat konferensi pers, Selasa (10/1/2023) malam. Ikut mendampingi pimpinan KPK Johanis Tanak yaitu Deputi Penindakan KPK, Karyoto dan Juru bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri.
Kata Johanis Tanak, sebelumnya KPK telah memproses 24 orang sebagai tersangka kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018 dan saat ini putusan pengadilannya telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap.
“Mencermati dan menindaklanjuti berbagai fakta hukum dalam persidangan dengan terpidana Zumi Zola dan kawan-kawan, KPK kemudian memulai penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan 28 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 - 2019 sebagai tersangka,” kata Johanis Tanak.
“Sebagai kebutuhan dalam proses penyidikan, Tim Penyidik KPK melakukan penahanan dan saat ini baru 10 orang tersangka yang ditahan dengan masa penahanan pertama masing-masing selama 20 hari kedepan terhitung 10 Januari 2023 hingga 29 Januari 2023,”jelasnya.
Adapun 10 orang tersangka yang ditahan ditempat berbeda yakni Syopian (SP), Sainuddin (SN), Muntalia (MT), Supriyanto (SP) dan Rudi Wijaya (RW) ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur Jakarta.
Selanjutnya tersangka M. Juber (MJ) dan Ismet Kahar (IK) ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1, tersangka Poprianto (PR) dan Tartiniah RH (TR) ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih dan tersangka Sofyan Ali (SA) ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan.
Sedangkan untuk para tersangka lainnya, KPK mengimbau agar kooperatif hadir pada agenda pemanggilan berikutnya dari Tim Penyidik KPK.
Disebutkan, konstruksi perkara, diduga telah terjadi suap dalam pembahasan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018, tercantum berbagai proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah yang sebelumnya disusun oleh Pemprov Jambi.
Untuk mendapatkan persetujuan pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018, diduga tersangka SP dan kawan-kawan yang menjabat anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 s/d 2019 meminta sejumlah uang dengan istilah “ketok palu” pada Zumi Zola yang saat itu menjabat Gubernur Jambi.
Atas permintaan tersebut, Zumi Zola melalui orang kepercayaannya Paut Syakarin yang berprofesi sebagai pengusaha menyiapkan dana sejumlah sekitar Rp2,3 Miliar.
Mengenai pembagian uang “ketok palu” disesuaikan dengan posisi dari para tersangka di DPRD yang besarannya dimulai Rp100 juta hingga Rp400 juta per anggota dewan.
Sedangkan mengenai teknis pemberiannya, Paut Syakarin diduga menyerahkan Rp1,9 Miliar pada Effendi Hatta dan Zainal Abidin sebagai perwakilan dari tersangka SP dan kawan-kawan. Dengan pemberian uang dimaksud, selanjutnya RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 akhirnya disahkan.
Untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan Paut Syakarin yang diberikan pada tersangka SP dan kawan-kawan, Zumi Zola kemudian memberikan beberapa proyek pekerjaan di Dinas PU Pemprov Jambi pada Paut Syakarin.
Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Menurut Johanis Tanak, KPK menyadari risiko korupsi pada sektor politik punya siklus yang terus berulang. Oleh karenanya, korupsi politik menjadi salah satu dari lima fokus area KPK dalam pemberantasan korupsi.
Disebutkan, korupsi pada sektor ini rentan menjalar pada modus korupsi lainnya, seperti korupsi pada perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, suap ataupun gratifikasi.
“Oleh karenanya KPK terus mendorong partai politik dan para kadernya untuk berkomitmen dan melakukan langkah nyata dalam menerapkan praktik-praktik politik yang jujur dan berintegritas. Seperti melalui program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) maupun penerapan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP),” ujar Johanis Tanak.
“Sehingga ketika para kader nanti terpilih menjadi pejabat publik, baik dalam rumpun eksekutif maupun legislatif, akan mengemban amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab. Karena uang Negara yang dikelola, dan gaji yang dia terima, adalah hasil dari keringat rakyat,” pungkas Johanis Tanak.
Bermula dari OTT KPK
Operasi tangkap tangan KPK kali pertama di Provinsi Jambi adalah kala KPK berhasil melakukan OTT oknum pejabat Pemprov Jambi dan oknum Anggota DPRD Provinsi Jambi, Selasa 28 November 2017 lalu sore di sebuah warung makan Bebek Goreng disekitar Hotel Luminor Jambi di kawasan Jalan Empu Ganring Kebun Jeruk, Telanaipura Kota Jambi.
Modus para terduga OTT ini terkait dengan “hadiah” pengesahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2018 Rp 4, 218 Triliun yang sudah diketok palu oleh DPRD Provinsi Jambi pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi di gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin 27 November 2017.
Oknum pejabat di Pemprov Jambi menjanjikan hadiah Rp 8 Miliar atas mulusnya persetujuan anggaran APBD Pemprov Jambi 2018 tersebut. Karena sebelumnya sejumlah oknum anggota dewan tidak mau menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi di gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (27/11/2017), sehingga dijanjikan diberikan hadiah.
DPRD Provinsi Jambi akhirnya menyetujui rencana pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp 4, 218 Triliun. Persetujuan ini dilaksanakan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) dan pengambilan keputusan DPRD Provinsi Jambi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2018, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Senin (27/11/2017) lalu.
Daftar Nama 28 Tersangka Baru (Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019) Selasa 10 Januari 2023:
1. Syopian (SP)
2. Sofyan Ali (SA) (Kini Anggota DPR RI- PKB)
3. Sainuddin, (SN)
4.Muntalia (MT).
5. Supriyanto (SP)
6. Rudi Wijaya (RW).
7. M. Juber (MJ) (Kini Anggota DPRD Prov Jambi-Golkar)
8. Poprianto (PR).
9. Ismet Kahar (IK)
10. Tartiniah RH (TR).
11. Kusnindar (KN)
12. Mely Hairiya (MH)
13. Luhut Silaban (LS) (Kini Anggota DPRD Prov Jambi-PDIP)
14. Edmon (EM)
15. M. Khairil (MK)
16. Rahima (RH) (Kini Anggota DPRD Prov Jambi-NasDem)
17. Mesran (MS)
18. Hasani Hamid (HH).
19. Agus Rama (AR)
20. Bustami Yahya (BY)
21. Hasim Ayub (HA)
22.Nurhayati (NR).
23. Nasri Umar (NU).
24 Abdul Salam Haji Daud (ASHD)
25. Djamaluddin (DL)
26. Muhammad Isroni (MI).
27. Mauli (MU)
28. Hasan Ibrahim (HI)
Daftar Nama 24 Terpidana Suap Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi:
1.Zumi Zola (mantan Gubernur Jambi). (bebas bersyarat pada Kamis (8/9/2022)
2. Saifuddin (mantan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi).
3.Erwan Malik (mantan Plt Sekda Jambi).
4.H Arfan (mantan Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi).
5.Supriyono (Anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN Periode 2014-2019).
6.Joe Fandy Yoesman alias Asiang (Direktur PT Sumber Swarna Nusa).
7.Effendi Hatta (Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019-Fraksi Demokrat).
8.Zainal Abidin (Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019-Ketua Fraksi Demokrat).
9.Muhamadiyah ( Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019-Fraksi Gerindra).
10. Cornelis Buston (Ketua DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019-Fraksi Demokrat).
11. AR Syahbandar (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019-Fraksi Gerindra).
12. Chumaidi Zaidi (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019-Fraksi PDIP).
13. Sufardi Nurzain (Pimpinan Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019).
14. Cekman (Pimpinan Fraksi Restorasi Nurani DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019).
15.Tadjudin Hasan (Pimpinan Fraksi PKB DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019).
16. Parlagutan Nasution (Pimpinan Fraksi PPP DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019).
17. Elhelwi (Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019).
18. Gusrizal (Anggota DPRD Prov Jambi Periode 2014-2019 Fraksi Golkar).
19. Fahrurrozi (Anggota DPRD Prov Jambi Periode 2014-2019)
20. Arahkmad Eka Putra (Anggota DPRD Prov Jambi Periode 2014-2019)
21. Zainul Arfan (Anggota DPRD Prov Jambi Periode 2014-2019)
22. Wiwid Iswara (Anggota DPRD Prov Jambi Periode 2014-2019).
23. Apif Firmansyah (Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2019-2024-Bekas Ajudan Pribadi Zola)
24. Jeo Fandy Yoesman, alias Asiang (Swasta Rekanan)
25. Paut Syakarin (Swasta Rekanan).
Hingga kini sejak kasus ini bergulir Selasa 28 November 2017 lalu, prosesnya masih terus berjalan di KPK RI. Kini kasus suap pengesahan APBD Provinsi 2017-2018 telah menyeret sekitar 40 anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019. (Matra/AsenkLeeSaragih)
Berita Terkait
19. Media Ini Tulis, Mau Diperiksa KPK, CB Mendadak Sakit
20. Tadjuddin Hasan, Cek Man, Parlagutan dan Juber Sudah Diperiksa KPK
21. Ini Identitas 10 Anggota DPRD Prov Jmabi Diperiksa KPK
20. Tadjuddin Hasan, Cek Man, Parlagutan dan Juber Sudah Diperiksa KPK
21. Ini Identitas 10 Anggota DPRD Prov Jmabi Diperiksa KPK
25. CB Mengatakan Kondisinya Dalam Perbaikan
26. KPK Periksa Kembali Orang Dekat Zumi Zola (Asrul Sihotang)
27. Terungkap Uang Suap Ketok Palu APBD 2018 Dipaksa Pimpinan Dewan
28. Zumi Zola Diperiksa KPK Kasus Suap APBD 2018
29. Wagub Jambi Mengaku Tak Dilibatkan Bahas APBD 2018
26. KPK Periksa Kembali Orang Dekat Zumi Zola (Asrul Sihotang)
27. Terungkap Uang Suap Ketok Palu APBD 2018 Dipaksa Pimpinan Dewan
28. Zumi Zola Diperiksa KPK Kasus Suap APBD 2018
29. Wagub Jambi Mengaku Tak Dilibatkan Bahas APBD 2018
30. KPK Juga Periksa CB, ZM dan Ali Tonang
39. KPK Dalami Inisiator Suap APBD 2018
40. KPK Hingga Rabu Malam Belum Sebutkan Status Hukum Zumi Zola
42.KPK Kumpulkan Bukti Baru dari Rumdis Gubernur dan Villa Zulkifli Nurdin40. KPK Hingga Rabu Malam Belum Sebutkan Status Hukum Zumi Zola
Kita Bisa
PILIHAN
.
GAPKI Konsisten Menjaga Keberlanjutan Industri Sawit Lewat “3P”
KLIK Benner Untuk Beritanya
Bupati Samosir Vandiko Timoteus Gultom! Jangan Tinggalkan Martua Sitanggang Membangun Samosir
KLIK Benner Untuk Beritanya
