. Dana Pemulihan Ekonomi di Jambi Capai Rp 679,69 Miliar, Pengelolaannya Jangan Sampai Melenceng | MediaLintasSumatera
Home » , , , » Dana Pemulihan Ekonomi di Jambi Capai Rp 679,69 Miliar, Pengelolaannya Jangan Sampai Melenceng

Dana Pemulihan Ekonomi di Jambi Capai Rp 679,69 Miliar, Pengelolaannya Jangan Sampai Melenceng

Written By MediaLintasSumatera on Rabu, 28 Juli 2021 | 17.59

Gubernur Jambi, Dr Al Haris, SSos, MH pada Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Jambi dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka Mempercepat Penyerapan Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 tahun 2021 di kantor Gubernur Jambi, Kota Jambi, Rabu (28/7/2021). (Foto : Matra/KominfoJambi)

(Matra, Jambi) – Anggaran dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan penanganan Covid-19 yang sangat besar hendaknya bisa dikelola dengan baik. Pengggunaan dana PEN dan penanganan Covid-19 jangan sampai melenceng, sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat. 

Potensi kesalahan distribusi dan penggunaan dana PEN dan penanganan Covid-19 sangat besar  karena dana tersebut bersifat darurat dan minim pengawasan. Karena itu aparat penegak hukum dikerahkan mengawasi penggunaan dana penopang ekonomi rakyat tersebut. 

Hal tersebut mengemuka pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka Mempercepat Penyerapan Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Covid-19 tahun 2021 di urang pola kantor Gubernur Jambi, Telanaipura, Kota Jambi, Rabu (28/7/2021).

Rakor yang dibuka Gubernur Jambi, Dr Al Haris, SSos, MH tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Drs H Abdullah Sani, MPdI, Kapolda Jambi, Irjen Pol  A Racmat Wibowo, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati Jambi), Johanis Tanak, SH, MH  dan Sekretaris Daerah(Sekda) Pemprov Jambi, H Sudirman SH, MH.

Menurut Al Haris, aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan dana PEN dan penanganan Covid-19 di Jambi jangan sampai kebablasan menggunakan dana secara tidak efektif dan efisien. Penggunaan dana PEN jangan melenceng dari target PEN atau jangan sampai keluar dari konteks.

“Karena itu pengelolaan dana PEN dan penanganan Covid-19 perlu pendampingan dari aparat penegak hukum. Dengan demikian penggunaan dana penyelamatan masyarakat tersebut betul-betul sampai ke masyarakat dan bermanfaat memenuhi kebutuhan dan memulihkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini,”katanya.

Dijelaskan, Pemprov Jambi mendukung kebijakan Pemerintah Pusat mengenai pengalokasian anggaran pembangunan daerah untuk dana PEN dan penanganan Covid-10. Baik itu alokasi dari Dana Alokasi Umum (DAU), refocusing (pengalihan) anggaran pembangunan daerah  dan Dana Transfer Umum (DTU).

Sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat, lanjut Al Haris, alokasi DAU untuk dana PEN dan penanganan Covid-19 sekitar delapan persen. Jadi total dana PEN dan penanganan Covid-19 yang bersumber dari DAU di Provinsi Jambi mencapai Rp 102,79 miliar. 

Para peserta Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Jambi dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka Mempercepat Penyerapan Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional  dan Penanganan Covid-19 tahun 2021 di kantor Gubernur Jambi, Kota Jambi, Rabu (28/7/2021). (Foto : Matra/KominfoJambi)

Kemudian sekitar 13,90 % alokasi dana refocusing anggaran Jambi untuk PEN dan penanganan Covid-19 mencapai Rp 178, 58 miliar. Sedangkan pengalokasian lima persen dana dari DTU untuk PEN dan penanganan Covid-19 di Jambi mencapai Rp 398,32 miliar. Jaditotal dana PEN dan penanganan Covid-19 di Jambi dari ketiga sumber tersebut mencapai  Rp 679,69 miliar.

"Ada dua poin penting dalam pengadaan dan pengelolaan dana PEN dan penanganan Covid-19 ini. Pertama, tujuannya dana tersebut khusus menangani bidang kesehatan Covid-19. Kedua, dana tersebut juga digunakan memulihkan ekonomi masyarakat, khusus yang terdampak PPKM dan Covid-19,"tegasnya.

Dikatakan, penggunaan dana PEN dan penanganan Covid-19 di Jambi tepat sasaran agar benar-benar bisa dimanfaatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi saat ini. Untuk itu aparat penegak hukum dilibatkan memperkuat pengawasan pengelolaan dana bantuan sosial tersebut.

Sementara itu berdasarkan data yang dihimpun medialintassumatera.com (Matra) dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Provinsi Jambi selaku pengawas penyaluran beras bantuan sosial, jumlah keluarga miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Provinsi Jambi saat ini mencapai 401.561 KK.

Keluarga miskin tersebut terdiri dari penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sekitar 273.131 KK dan keluarga penerima Bantuan LangsungTunai (BLT) Dana Desa (DD) sekitar 130.430 KK. Sedangkan penerima bantuan sosial di Provinsi Jambi di tengah pandemi Covid-19 mencapai 653.000 KK. (Matra/AdeSM)

Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Jambi dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka Mempercepat Penyerapan Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 tahun 2021 di kantor Gubernur Jambi, Kota Jambi, Rabu (28/7/2021). (Foto : Matra/KominfoJambi)

 

 

 

Share this article :

Posting Komentar

Mengucapkan

Mengucapkan
Dari: Hj Dra Elviana MSi

Kita Bisa

RAGAM BERITA

Mengucapkan

Mengucapkan
Hj Dra Elviana MSi dan Keluarga

Redaksi Matra Mengucapkan

Redaksi Matra Mengucapkan
KLIK Benner Untuk Beritanya

Perjuangan Paslon Vandiko Timoteus Gultom -Martua Sitanggang Mengganti Bupati Samosir

Perjuangan Paslon Vandiko Timoteus Gultom -Martua Sitanggang Mengganti Bupati Samosir
KLIK Benner Untuk Beritanya