. Jambi Belum Miliki Rumah Sakit Tipe A, Komisi IX DPR RI Diminta Berjuang | MediaLintasSumatera
Home » , , , , » Jambi Belum Miliki Rumah Sakit Tipe A, Komisi IX DPR RI Diminta Berjuang

Jambi Belum Miliki Rumah Sakit Tipe A, Komisi IX DPR RI Diminta Berjuang

Written By MediaLintasSumatera on Senin, 27 Desember 2021 | 19.01

Gubernur Jambi, H Al Haris (lima dari kiri) bersama rombongan Komisi IX DPR RI dan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada pertemuan di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Senin (27/12/2021). (Foto : Matra/KominfoJambi). 

(Matra, Jambi) – Provinsi Jambi hingga kini belum memiliki rumah sakit (RS) Tipe A dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang mantap. Rumah sakit di Jambi saat ini lebih banyak Tipe C dan B dengan fasilitas kesehatan sedang. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher yang merupakan rumah sakit terbesar di Jambi saat ini masih masuk Tipe B. 

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jambi, H Al Haris pada pertemuan dengan Komisi IX (bidang kesejahteraan rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Senin (27/12/2021). Pertemuan tersebut membahas permasalahan kesehatan dan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi.

Al Haris pada kesempatan tersebut mengatakan, Provinsi Jambi masih sangat membutuhkan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadai dan lengkap. Saat ini fasilitas pelayanan keehatan di rumah sakit – rumah sakit yang ada di Jambi masih belum memadai. Kondisi saat ini, Provinsi Jambi memiliki dua rumah sakit pemerintah bertipe B, yakni RSUD Raden Mattaher Jambi dan RSUD H Hanafie Kabupaten Bungo. Sedangkan puluhan rumah sakit di Jambi masih Tipe C.

“Pemprov Jambi saat ini sedang berusaha menaikan tipe rumah sakit dari Tipe B menjadi Tipe A. Untuk itu kami mohon bantuan Komisi IX DPR RI agar memperjuangkan RSUD Raden Mattaher Jambi naik menjadi Tipe A. Dengan demikian Provinsi Jambi dapat segera memiliki rumah sakit Tipe A,”katanya.

Menurut Al Haris, Pemprov Jambi Jambi juga memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang biasa mengadakan program pelatihan pelatihan dalam bidang ketenagakerjaan. BLK tersebut dibawah pengelolaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

“Kami menginginkan, BLK Provinsi Jambi ini bisa memenuhi standar internasional, sehingga memiliki kualitas yang semakin baik lagi. Namun ada sedikit kendala karena ada persyaratan lahan minimal lima hectare. Sedangkan kami sudah memiliki lahan lima hectare, tapi lahan satu hektare digunakan untuk gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi,”tutur.

Al Haris berharap, kondisi BLK tersebut mendapatkan perhatian Komisi IX DPR RI. Prov Jambi diharapkan bisa mengembangkan BLK di lahan yang empat hektare saat ini. Ketersediaan lahan empat hektare tersebut diharapkan sudah bisa memenuhi syarat karena satu hectare lahan BLK digunakan BPBD. 

Sementara itu, Ketua Komis IX DPR RI, Anshori Siregar pada kesempatan tersebut mengatakan, kunjungan kerja mereka merupakan bagian pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait pembangunan kesehatan dan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi. Melalui kunjungan tersebut, Komisi IX DPR RI mengetahui lebih jelas kondisi kesehatan dan ketenagakerjaan di Jambi. 

Mengenai penanganan Covid-19, Anshori Siregar mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya Pemprov Jambi yang bisa menangani Covid-19 dan melaksanakan vaksinasi sesuai rencana. Hal tersebut ditandai dengan melandainya kasus Covid-19 di Provinsi Jambi selama tiga bulan terakhir. Kemudian vaksinasi di Jambi juga sudah lebih 70 %. 

“Kita patut berusyukur kondisi pandemi Covid-19 mulai terkendali berkat dukungan dari pemerintah daerah bersama pihak terkait. Semuanya bahu membahu menanggulangi Covid-19. Berdasarkan data terbaru, kasus Covid-19 di Provinsi Jambi nihil beberapa pekan terakhir,”katanya.

Dikatakan, cakupan pelaksanaan vaksinasi di Jambi juga cukup baik, yakni sudah melebihi target nasional 70  % untuk umum. Sedangkan vaksinasi untuk kelompok tenaga kesehatan dan petugas publik di Jambi bahkan lebih 100 %. Namun vaksinasi kelompok lanjut usia dan usia 12-17 tahun yang belum mencapai 50 % perlu dilanjutkan. 

“Kami juga ingin mendengar kendala percepatan penanganan pasien Covid-19 dan dampak Covid-19 terhadap peningkatan angka kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Jambi,”katanya.

Menanggapi usulan Gubernur Jambi mengenai peningkatan kelas rumahs akit menjadi Tipe A, Anshori Siregar mengatakan. Komisi IX DPR RI akan berupaya memperjuangkannya. Hal itu penting agar Provinsi Jambi memiliki rumah sakit berkualitas di masa mendatang. (Matra/AdeSM). 

Share this article :

Posting Komentar

Kita Bisa

RAGAM BERITA