. Gubernur Jambi Bertekad Jambi Bisa Terbebas dari Praktik Pungli | MediaLintasSumatera
Home » , , , , , » Gubernur Jambi Bertekad Jambi Bisa Terbebas dari Praktik Pungli

Gubernur Jambi Bertekad Jambi Bisa Terbebas dari Praktik Pungli

Written By MediaLintasSumatera on Selasa, 24 Mei 2022 | 19.16

Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH (kanan) memberikan cendera mata kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli RI, Komjen Pol Drs Agung Budi Maryoto, MSi, CSFA  (kiri) pada Sosialisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi,  Kota Jambi, Selasa, (24/5/2022). (Foto : Matra/KominfoJambi). 

(Matra, Jambi) – Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH  bertekad agar Provinsi  Jambi terbebas dari praktik pungutan liar (pungli). Untuk itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terus berupaya mencegah dan memberantas pungli di lingkungan pemerintahan, khususnya lembaga-lembaga pelayanan publik. 

“Upaya yang kami lakukan memberantas pungli antara lain melakukan ribuan kegiatan sosialisasi pencegahan pungli, membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Jambi dan mengalokasikan anggaran pencegahan pungli,”kata Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH pada Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungli di Provinsi Jambi di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi,  Kota Jambi, Selasa, (24/5/2022).

Sosialisasi pencegahan dan pemberantasan pungli tersebut turut dihadiri Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli RI, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen) Pol DrsAgung Budi Maryoto, MSi, CSFA dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi.

Menurut Al Haris, Provinsi Jambi bisa bebas dari praktik pungli jika semua stakeholder (pemangku kepentingan) dan seluruh elemen masyarakat berkomitmen mendukung kegiatan UPP Jambi.  Jambi juga bebas dari praktik pungli jika stakeholders dan seluruh elemen masyarakat Pemprov Jambi  turut serta mencegah terjadinya pungli di sentra-sentra pelayanan masyarakat, lingkunganpenegakan hukum, kepegawaian, pendidikan, sektor barang dan jasa. 

Al Haris mengatakan, berdasarakan amanat Perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, Pemprov Jambi telah membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi Jambi. UPP Provinsi Jambi ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Jambi Nomor: 17/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2022 Tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022. Sekretariat UPP Provinsi Jambi berada di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Dijelaskan, UPP Provinsi Jambi terdiri dari enam instansi terkait, Pemprov Jambi, Polda, TNI (Korem 042/Gapu Jambi), Kejaksaan Tinggi Jambi, akademisi dan Badan Intelijen Nasional Daerah (BINDA) Jambi. UPP Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberantasan punli secara efektif dan efisiensi dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana. Baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. 

“UPP Jambi juga mempunyai fungsi sebagai intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi atau penegakan hukum,”katanya.

Menurut Al Haris, guna melancarkan tugas pokok dan fungsi UPP, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 977/5065/SJ tanggal 30 Desember 2016 tentang Penegasan Pembentukan dan Pengganggaran Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan  Kabupaten/Kota. 

Menyikapi surat Mendagri tersebut, lanjutnya, Pemprov Jambi telah mengalokasikan anggaran melalui APBD Provinsi Jambi untuk kegiatan UPP Provinsi Jambi sejak 2017 – 2021. Sedangkan untuk tahun 2022, anggaran UPP Provinsi Jambi juga tetap dialokasikan dalam APBD.

Al Haris menjelaskan, upaya yang telah dilakukan Tim UPP Provinsi Jambi mencegah pungli, yakni sosialisasi pencegahan pungli sekitar 2.231 kegiatan. Sasaran sosialisasi pencegahan pungli, yakni lembaga-lembaga pelayanan publik di tingkat provinsi hingga daerah kabupaten/kota. 

Untuk mengoptimalkan pencegahan pungli di lingkungan pelayanan publik, tambahnya, semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi diminta melaksanakan amanah SK Mendagri Nomor 977/5065/SJ Tanggal 30 Desember 2016 tentang Penegasan Pembentukan dan Pengganggaran Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan  Kabupaten/Kota. 

Sosialisasi tersebut, lanjutnya, dapat memberikan pemahaman bagi sluruh jajaran pemerintahan bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, tanpa adanya praktik-praktik pungli. 

“Kita semua berkomitmen mendukung giat UPP Jambi. Lembaga ini dapat membantu pemerintah mencegah pungli di sentra-sentra pelayanan masyarakat, penegakan hukum, kepegawaian, pendidikan, sektor barang dan jasa yang meresahkan masyarakat,”katanya.
Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli RI, Komjen Pol Drs Agung Budi Maryoto, MSi, CSFA  (empat dari kanan) dan Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH (empat dari kiri) bersama unsur Forkopimda Provinsi Jambi pada Sosialisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi,  Kota Jambi, Selasa, (24/5/2022). (Foto : Matra/KominfoJambi).

Sementara itu, Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli RI, Komjen Pol Drs Agung Budi Maryoto, MSi, CSFA pada kesempatan tersebut mengatakan, pemahaman masyarakat mengenai Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli harus terus ditingkatkan. 

“Masing-masing instansi juga wajib memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar dapat melaksanakan pelayanan dengan profesional dan akuntabel. Kami mengapresiasi kebijakan Gubernur Jambi yang telah menganggarkan dana Satgas Saber Pungli di tingkat dan kabupaten/kota,”katanya. 

Menurut Agung Budi Maryoto, sosialisasi pencegahan pungli penting memberikan pembelajaran kepada masyarakat dan juga kepada aparat untuk mencegah praktik pungli yang melanggar peraturan dan perundang-undangan.

Menanggapi kasus pungli di Polres Batanghari Jambi, Agung Budi Maryoto mengatakan, kasus tersebut sudah ditangani Polda Jambi dan Polres Batanghari. Beberapa saksi sudah diperiksa terkait pungli tersebut. 

Menurut Agung, secara nasional kasus Tim Saber Pungli menangani banyak kasus di Indonesia. Salah satu di antaranya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan barang bukti hingga Rp 300 miliar. 

"Pemberantasan pungli ditingkatkan guna memberi pembelajaran kepada masyarakat termasuk aparatur penyelenggara negara agar tidak ada lagi yang melakukan pungli,"katanya. (Matra/AdeSM). 

Share this article :

Posting Komentar

Kita Bisa

RAGAM BERITA